Bandar Lampung

Berkas Kasus Dugaan Korupsi pada BUMD Pemda Lampung Barat Didaftarkan ke PN Tipikor Tanjungkarang

Nilai Kerugian Negara Korupsi PD Pesagi Mandiri Perkasa: Rp 3 Miliar Lebih
Nilai Kerugian Negara Korupsi PD Pesagi Mandiri Perkasa: Rp 3 Miliar Lebih

Para jaksa membawa terduga pelaku ke mobil tahanan atas sangkaan korupsi PD Pesagi Mandiri Perkasa di markas Kejaksaan Tinggi Lampung, Selasa, 29 Desember 2020.
Foto: Ricardo Hutabarat

Suluh.co – Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung menyampaikan informasi perihal proses penanganan kasus dugaan korupsi pada Badan Usaha Milik Daerah [BUMD] pada Pemda Lampung Barat.

BUMD itu bernama Perusahaan Daerah [PD] Pesagi Mandiri Perkasa. Pada perusahaan ini, penyidik kepolisian pada Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menyangka telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi.

Di kasus ini, ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka: Galih Pribadi seorang dengan jabatan Direktur Utama pada PD Pesagi Mandiri Perkasa; dan Deria Sentosa seorang Direktur Operasional pada PD Pesagi Mandiri Perkasa.

Administrasi perkara ini setelahnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri [Kejari] Lampung Barat sesudah penyidik melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Kejati Lampung.

Berdasarkan surat penunjukan JPU dari Kejari Lampung Barat No: 54, 55 /L.8.14/Ft.2/12/2020, tanggal 29 Desember 2020.

Kepala Seksi Penerangan Hukum [Kasi Penkum] pada Kejati Lampung Andrie W Setiawan mengatakan, proses penanganan kasus ini telah didaftarkan ke PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis kemarin, 14 Januari 2021.

“Berdasarkan surat pelimpahan Kejari Lampung Barat No: 66, 67 /L.8/Ft.2/01/2021 tanggal 12 Januari 2021, Berkas perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjung Karang pada tanggal 14 Januari 2021.

Dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tutur Andrie, Jumat sore, 15 Januari 2021.

Andrie W Setiawan menjelaskan, bahwa para diduga telah mengalihkan dan menyalahgunakan Anggaran Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 7.450.000.000 yang diduga tidak berdasarkan RKAP, RAB serta tanpa adanya RUPS dan tanpa izin dari Badan Pengawas.

Mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3.079.948.700 berdasarkan LHP BPKP Provinsi Lampung No: SR-1001/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top