Bandar Lampung

Belanja Makan-Minum Rp 3 M yang Tak Wajar di Tanggamus

Belanja Makan-Minum Rp 3 M yang Tak Wajar di Tanggamus
Belanja Makan-Minum Rp 3 M yang Tak Wajar di Tanggamus

Ilustrasi.

Suluh.co  – Pada 25 Juni 2020 lalu. Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan [LHP] atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019. Hasil kerja BPK ini dituangkan ke dalam surat dengan nomor: 29A/LHP/XVIII.BLP/06/2020.

Sehari kemudian –hasil pemeriksaan yang dibebankan tanggungjawabnya kepada Kepala BPK Perwakilan Lampung Hari Wiwoho, Kabupaten Tanggamus mendapat penilaian dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian [WTP].

Hasil penilaian itu diterima oleh bupati setempat, Dewi Handjani. Dengan sendirinya, Opini WTP itu sudah 5 kali diraih oleh Kabupaten Tanggamus.

Dewi Handjani lewat keterangannya mengatakan bahwa apa saja yang menjadi catatan di dalam LHP tadi, akan ditindaklanjuti. “Kita diberi waktu 60 hari,” tutur Dewi Handjani. Kalimat tersebut diutarakan Dewi sembari mengatakan predikat Opini WTP itu adalah “hasil kerja keras semua pihak”.

Catatan di Dalam LHP BPK

Catatan yang dimaksud Dewi Handjani tadi dituangkan BPK ke dalam Rencana Aksi [Action Plan] Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Bayarkan DBH Mulai Minggu Ini

Dalam dokumen yang diperoleh Suluh.co, secara persis ada 6 temuan pemeriksaan BPK yang diikuti dengan rekomendasi BPK. Tema dari temuan BPK ini lebih membahas tentang kepatuhan.

Salah satu temuan pemeriksaan BPK menyoal belanja makanan dan minuman. Persisnya BPK mencatat belanja makanan dan minuman sebesar Rp 935.421.675 tidak sesuai ketentuan dan sebesar Rp 3.331.045.800 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Atas temuan ini, BPK menginstruksikan suatu perintah kepada Kepala OPD terkait. BPK tak rinci menyebut Kepala OPD mana yang dimaksud di dalam rekomendasinya ini. Kepala OPD tersebut diminta BPK untuk menginstruksikan PPK agar memproses kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman sebesar Rp 935.421.675 dan menyetorkan ke kas daerah.

Ditelusuri dari dokumen BPK ini, tercatat bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tahun Anggaran 2019 telah menganggarkan belanja makanan dan minuman sebesar Rp 17.124.558.139.

Dokumen pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman secara uji petik pada belanja makanan dan minuman di delapan OPD yaitu Sekretariat Daerah; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana [DPPPA Dalduk dan KB]; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang [Bappelitbang]; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa [DPMD]; Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Pendidikan; Sekretariat
DPRD; dan Dinas Dinas PUPR].

Baca Juga:  Pergantian Ketua DPC Tanggamus, Ubaidillah : Langkah Awal Hanura Bangkit, Jaya Dan Menang

“[…] adalah berupa nota pembayaran [bills payment], bukti kas keluar, surat pesanan atau kontrak, BA serah
terima barang, dan daftar hadir”.

BPK menuliskan bahwa pihaknya sudah melakukan wawancara kepada pemilik Katering M dan menerakan hasil klarifikasi yang dilangsungkan.

“Atas selisih pemesanan tersebut, pemilik Katering M mengembalikan secara tunai kepada PPTK atau staf lain yang ditunjuk oleh PPTK. Nilai yang dikembalikan sebesar pembayaran [nilai SPj] dikurangi nilai pesanan, pajak restoran dan persentase
atau fee jasa ke katering”.

BPK tak luput untuk meminta Inspektorat Tanggamus agar melakukan pengujian terhadap kebenaran transaksi belanja makan dan minum sebesar Rp 3.331.045.800 pada 4 OPD terkait.

4 OPD itu antara lain: Dinas Pendidikan; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Dinas PU-PR.

Baca Juga:  3 Tahun Defisit, BPK Beri Catatan ke Pemkot Bandar Lampung

Menurut BPK permasalahan tentang belanja makanan dan minuman di atas, disebabkan:

a) Kepala OPD terkait tidak melakukan pengendalian dan pengawasan kinerja
bawahannya sesuai ketentuan;

b) PPTK kegiatan terkait tidak mempertanggungjawabkan belanja makanan dan
minuman sesuai dengan nilai sebenarnya; dan

c) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran OPD terkait
tidak melakukan pengujian terhadap tagihan yang diajukan oleh PPTK sesuai
ketentuan.

Reporter: Ricardo Hutabarat & Udin

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top