Politik

Bawaslu Minta ASN Bersikap Profesional

Komisioner Bawaslu Lampung, Adek Asyari/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Menyikapi video viral Lurah Way Laga, yang mengaku mendapatkan selebaran berlogo Pemkot – KPU – Bawaslu dari PPS, Bawaslu Provinsi Lampung, langsung meminta Bawaslu Kota Bandar Lampung, untuk bertindak.

“Kalau hal ini benar, Kinerja KPU kota beserta jajaran ya ini aneh. Kinerja Lurahnya pun aneh. Lurah dan PPS buat apa ngurus-ngurusin selebaran yang belum pasti keabsahannya. Kemudian memfoto copy dan menyebarkannya. Kalau udah gatel mau berpolitik, lepasin donk status ASN-nya. ASN itu kerja saja yang benar,” tegas Komisioner Bawaslu Lampung, Adek Asya’ri, Rabu (12/8).

Oleh karena itu Bawaslu Lampung akan memerintahkan Bawaslu kota, untuk meminta keterangan dan menggali lebih dalam dari yang bersangkutan. Termasuk kinerja KPU kota dan jajarannya dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam tahapan verifikasi faktual perbaikan ini.

Baca Juga:  Masyarakat Dambakan Ridho - Bakhtiar Pimpin Lampung Kembali

Dalam tahapan sudah jelas tertulis, verifikasi faktual tingkat desa/kelurahan tanggal 8 – 16 Agustus 2020, tapi syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon Ike – Zam, baru diserahkan dari hampir semua PPK ke PPS tanggal 9 Agustus 2020.

Jadi, lanjut Adek, otomatis sebagian PPS dan LO baru melakukan verifikasi faktual di tanggal 10 Agustus 2020.

“Memang tidak menyalahi jadwal, karena jadwal penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon tertulis dari tanggal 8 – 10 Agustus 2020. Tapi verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahannya seharusnya dapat di maksimalkan di tanggal 8 Agustus itu,” papar Adek.

Pasalnya, di jadwal tertulis tanggal 8 -16 Agustus 2020, KPU kota dapat berpikir dan mempertimbangkan bagaimana pentingnya waktu buat pasangan calon perseorangan tersebut.

Baca Juga:  Minim Petugas Awasi Pemilu Bawaslu Bandar Lampung Gandeng Masyarakat

“Buat apa ditunda-tunda, karena sesungguhnya tiap menit, tiap detik, itu sangatlah berharga buat pasangan calon. Karena mereka harus menghadirkan minimal 27 ribuan orang untuk di verifikasi. Dimana yang katanya bekerja penuh waktu dan memakai hari kalender itu,” tambah Adek.

“Termasuk juga memerintahkan kepada Bawaslu kota untuk meminta keterangan terkait dengan data ganda yang masih ada. Karena ini bisa merugikan calon perseorangan yang bersangkutan,” tutup Adek.(SUL)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top