Politik

Bawaslu Awasi 6 Titik Rawan Pilkada 2020 di Provinsi Lampung

Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di tengah pandemi Covid 19 yang berlangsung di Kantor Gubernur Lampung/Suluh/JOS

BANDAR LAMPUNG — Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fathihatul Khoiriyah mengkritisi sedikitnya 6 (enam) titik rawan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Lampung.

Enam titik rawan tersebut adalah ancaman kesehatan bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat di masa Covid 19, adanya politisasi bansos akibat pandemic Covid 19, politik uang, netralitas ASN, kendala jaringan seluler (daerah blankspot) dan minimnya partisipasi masyarakat karena kekhawatiran terhadap Covid 19.

Dampak Covid 19 menurut Khoir, sapaan akrabnya, mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga dikhawatirkan membuat masyarakat lebih permisif terhadap politik uang di 8 (delapan) kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Khoir menyampaikan enam titik rawan Pilkada 2020 dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di tengah pandemi Covid 19 yang berlangsung di Kantor Gubernur Lampung, mulai Rabu (24/6) pagi.

Baca Juga:  Dalam Satu Malam, BPBD Bandar Lampung Padamkan Api di 4 Lokasi Ini

Bawaslu Provinsi Lampung telah mengaktifkan seluruh jajaran pengawas pemilu hingga tingkat desa dan kelurahan untuk Pilkada 2020 secara betahap pertanggal 12-13 Juni 2020 lalu; khususnya antisipasi pengawasan verifikasi factual dukungan bakal calon perseorangan oleh jajaran KPU di  Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Timur.

Sementara lima kabupaten lainnya yakni Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung tengah, Waykanan dan Pesisir Barat  tidak memiliki calon perseorangan.

“Terhadap antisipasi pandemi Covid 19, jajaran pengawas pemilu Lampung dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan rapid test sebelum melakukan verifikasi factual kepada masyarakat,” katanya dalam siaran pers yang diterima Fajar Sumatera, Rabu (23/6) malam.

Demikian juga pada tahapan pilkada selanjutnya sehingga membantu memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dalam Pilkada 2020 sedikitnya terdapat 4 (empat) tahapan yang sangat rentan terhadap penyebaran Covid 19, dikarenakan tahapan tersebut harus melibatkan penyelenggara pemilu dan masyarakat secara intens.

Baca Juga:  Ramadan Ala Firmansyah: Dari BWI, Darmajaya, hingga Bandarlampung Cerdas Berjamaah

Empat tahapan tersebut yakni verifikasi faktual, pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap daftar pemilih sementara, masa kampanye, dan pemungutan suara.

Terkait dana hibah untuk jajaran pengawas pemilu di kabupaten/kota penyelenggara pilkada, Khoir menjelaskan tidak ada tambahan dana hibah oleh pemda di 8 (delapan) kabupaten/kota untuk antisipasi Pilkada 2020 di masa pandemik.

Solusi yang dilakukan Bawaslu antara lain adalah mengoptimalisasi anggaran hibah untuk melengkapi jajaran pengawas pemilu dengan APD dan rapid test.

“Selain itu juga mengusulkan dana tambahan untuk APD dan rapid test melalui pendanaan APBN,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendorong pemda di 8 (delapan) kabupaten/kota untuk menyelesaikan pencairan dana hibah bagi kelancaran Pilkada 2020, baik untuk KPU maupun Bawaslu.

Gubernur juga meminta KPU dan Bawaslu tetap memperhatikan protokol antisipasi Covid 19 dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

“Pemprov Lampung berkepentingan terhadap penyelenggaraan pilkada yang luber dan jurdil sekaligus aman bagi kesehatan masyarakat khususnya di 8 kabupaten/kota,” kata Arinal.

Baca Juga:  Musuh Utama Jokowi Adalah Fitnah dan Hoax

Untuk kelancaran Pilkada 2020 yang memperhatikan protokol keseharan Covid 19, Arinal menggagas pembentukan tim gugus tugas melibatkan KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan.

Tujuannya agar Pilkada 2020 berjalan lancar dan mengantisipasi penyebaran Covid 19 dengan membuat standar operasional prosedur yang disepakati semua stakeholder.

Hadir dalam rakor tersebut Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami, Kapolda Lampung, Danrem 043/Garuda Hitam, Ka BIN Daerah Lampung serta seluruh stakeholder terkait.(JOS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top