Bandar Lampung

Bapemperda DPRD Lampung Segera Proses Raperda Kebiasaan Baru

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Apriliati/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Apriliati akan segera memproses pengajuan raperda inisiatif eksekutif soal adaptasi kebiasaan baru (new normal) di Provinsi Lampung, Senin (28/09)

Apriliati mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bapemperda, karena surat itu sudah masuk dari biro hukum Pemprov Lampung.

“Bahwa mengharapkan Pergub Nomor 45 Tahun 2020 itu soal adaptasi kebiasaan baru untuk segera ditindaklanjuti dan diproses oleh DPRD ditingkatkan menjadi perda,” kata Apriliati, saat di wawancara media di Komisi V DPRD Provinsi Lampung.

Apriliati menegaskan, bila perda itu baik untuk masyarakat, pihaknya akan segera melaksanakan perda  tersebut.

“Selaku wakil ketua bapemperda, prinsipnya apa yang berguna bagi masyarakat dan efektifnya suatu aturan. Dan kita mendukung itu,” tegasnya.

Meski demikian pihaknya akan menggelar rapat terlebih dahulu dengan pimpinan fraksi salah satunya juga membahas terkait Raperda usulan eksekutif ini.

Baca Juga:  Rasionalisasi Anggaran DKP Pangkas Kepentingan Rakyat Hingga Rp 65 Miliar

“Sesuai dengan hasil Banmus, bahwa agenda yang telah ditetapkan besok sore mengenai persetujuan/ pengesahan APBD Perubahan 2020, Sementara Raperda Kebiasaan baru sore ini kami akan bahas. Meski sore nanti rapat pimpinan fraksi dan DPRD untuk ditindaklanjuti soal Raperda inisiatif dari eksekutif itu,” ungkapnya.

Anggota Fraksi PDIP menegaskan pihaknya akan menyikapi apa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Ini akan kita sikapi apa yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi lampung sepanjang untuk kebaikan kita semua. Melihat trend dari covid- 19 ini menunjukan kenaikan di beberapa kabupaten/kota di Provnsi Lampung apalagi di Bandarlampung yang jadi pusat kota,” jelasnya.

Menurut anggota fraksi partai PDIP , soal denda, akan melihat terlebih dahulu budaya masyarakat di Lampung, apakah cukup efektif dengan denda tersebut, Apalagi disituasi pandemi covid-19 ini.

Baca Juga:  Proyeksi APBD Pemprov Lampung Tahun 2019 Bertambah

“Kita kembali lagi ke budaya masyarakat di masing-masing daerah itu berbeda-berbeda. Kalau kita terapkan seperti di Pergub nomor 45 tahun 2010 yakni sanksi administrasi seperti push up dan lainnya, Maka dengan ini kita harus tegas, agar bisa berjalan di masyarakat. Karena denda itu tentatif. Antara 100-500 ribu, Itu kan akan kita sosialisasikan ke masyarakat. Biar masyarakat tahu, Dan kita akan uji coba agar masyarakat tidak kaget- kaget,” katanya

DPRD Lampung juga mendorong dari denda itu juga bisa masuk ke pendapatan asli daerah (PAD).

“Agar  denda itu juga masuk PAD buat Pemprov Lampung, Karena kas itu masuk ke kas daerah, Dan masyarakat akan berfikir lagi bahwa lebih baik beli seharga masker, dibandingkan dengan denda. Dan soal penegakan hukumnya. Itu kan bisa efektif. Kalau hanya menyapu di jalan dan push up itu sangat ringan dan gak efektif. Maka kita dorong agar diberijan denda,” terangnya.

Baca Juga:  Joko Santoso : e-Planning Permudah Serap Aspirasi Masyarakat

Apriliati mengungkapkan, kepada perusahaan-perusahaan jika tidak menerapkan perda  tersebut, maka akan dikenakan denda yakni Rp500 ribu.

“Efek jeranya harus tegas secara psikologis. Makanya memang lebih baik pakai masker seharusnya ketimbang denda Rp100 ribu sampai Rp500 ribu. Perusahaan ini nantinya akan ada sidak-sidak penegakan hukum,” tandasnya.(SUL/RED)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top