Ekonomi

Aturan Baru KPPU Soal Besaran, Keberatan-Kelonggaran Bayar Denda Persaingan Usaha

Wakil Ketua KPPU Guntur Saragih: Peraturan KPPU 2/2021, spesifik mengatur hitungan besaran denda persaingan usaha, pengajuan keberatan, jaminan bank, hingga pengajuan kelonggaran pembayaran denda persaingan usaha. Suasana forum virtual Edukasi Publik KPPU, Kamis (22/7/2021). | KPPU

Suluh.co — Kabar terbaru bagi segenap pelaku usaha di Tanah Air, datang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia.

Komisi independen pengawas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kini memasuki periode keempat masa kerja tahun 2018-2023 ini, terus proaktif menala sosialisasi-edukasi publik beleid teranyar.

Yaitu, Peraturan KPPU 2/2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang cukup jelas memberikan komprehensi pemahaman, bersumber pada UU 5/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah (PP) 44/2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Wakil Ketua KPPU Guntur S Saragih, aturan ini secara spesifik mengatur hitungan besaran denda persaingan usaha, pengajuan keberatan, dan juga jaminan bank.

“Hingga pengajuan kelonggaran pembayaran denda persaingan usaha,” ujar Guntur, dalam pidato pembuka acara Edukasi Publik KPPU secara daring melalui Zoom Meeting, dari tempat tugas di Jakarta, Kamis 22 Juli 2021, seperti disitat dari media sosial KPPU, diakses di Bandarlampung, hari yang sama.

Pedoman ini memberikan pemahaman yang komprehensif, sebut komisioner milenial, alumnus SMAN 1 Tebing Tinggi Sumatera Utara angkatan 1999, dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini. “Pada dasarnya, kehadiran Undang-Undang 11/2020 bukanlah hanya konteks KPPU dalam memberi sebuah hukuman. Perlu dicatat, dalam prosesnya seringkali putusan KPPU tak memutuskan denda maksimum, terlebih kala pandemi, KPPU pun membuat putusan denda jauh dari denda maksimum,” kata dia.

Baca Juga:  Sektor Asuransi Turun Hingga 17 Persen

Widyaiswara Pertama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Nasruddin selaku pembahas mengatakan, pelanggaran terhadap persaingan usaha ini, disamping merugikan pelaku usaha, juga akan merugikan masyarakat.

Sehingga, diperlukan pengawas yang dapat mengawasinya, agar persaingan usaha bisa berjalan dengan fair. Disebutkan, apabila terjadi pelanggaran, maka perilaku ini akan diberikan sanksi, dimana sanksi ini bukan merupakan suatu hukuman. “Melainkan untuk membina agar kedepan pelaku usaha dapat melakukan usaha-usaha yang tidak melanggar UU Persaingan Usaha,” paparnya.

Kepala Biro Hukum KPPU, Ima Damayanti, mengamini ulasan Nasruddin. Ia mengakui, pada intinya aturan ini hal baru di KPPU. Sebelumnya, pelaksanaan putusan KPPU seringkali dianggap tak serius pelaku usaha. “Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelaksanaan putusan dapat dijalankan dengan tepat waktu. Karena apabila tidak dilaksanakan ada konsekuensinya,” asa Ima.

Asal tahu, aturan baru ini beri kemudahan dalam putusan KPPU, agar pelaku usaha dapat melakukan pengajuan kelonggaran pembayaran. Hal ini dapat mempermudah tindakan apa yang harus dilakukan, langkah apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pascaputusan KPPU dibacakan.

Baca Juga:  Suzuki New Carry Pick Up Generasi Baru Hadir Di Lampung

Pembahas lain, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wawan Sunarjo senada. Dia berharap, pelaku usaha dapat mematuhi aturan ini sebab didalamnya juga diatur soal PNBP yang sangat penting. Bagi negara.

“Apabila ada yang tidak patuh, Kementerian Keuangan bisa saja menghentikan sejumlah layanan kepada pelaku usaha. Ada denda apabila tidak menjalankan denda,” ujarnya.

Adapun, beleid persaingan usaha di UU Cipta Kerja menyebut, dalam waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan wajib melaksanakan putusan. Untuk pemrosesan (bila ada), pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga, yakni selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Penghitungan besaran dendanya, minimal Rp1 miliar sebagai denda dasar, maksimal 50 persen dari keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran UU 5/1999, atau 10 persen dari total penjualan pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran UU 5/1999.

Lantas, tarif denda administratif pelanggaran persaingan usaha, berdasar putusan KPPU atau putusan pengadilan yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap). Denda ini wajib dibayar paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif pada wajib bayar yang tak melakukan pembayaran PNBP terhutang akan didenda sebesar dua persen per bulan dari jumlah PNBP terhutang, paling lambat dibayarkan dalam waktu 24 bulan.

Pengingat sebelumnya, dalam UU Cipta Kerja aturan denda maksimal Rp25 miliar dihapus. Denda maksimal 50 persen dari keuntungan bersih atau 10 persen dari total penjualan diatur dalam PP 44/2021.

Baca Juga:  Gubernur Muhammad Ridho Ficardo Bahas RUPS Bank Lampung

Dann denda dasar/minimal Rp1 miliar sesuai Peraturan KPPU 2/2021, nantinya terdapat tambahan denda, yang dihitung berdasarkan sedikitnya dua faktor: dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang terkait berkurangnya/hilangnya persaingan usaha akibat pelanggaran tersebut, dan soal jangka waktu terjadinya pelanggaran. Makin lama waktu pelanggaran, makin besar denda.

Disarikan dari Kontan, dikutip Kamis malam, KPPU mengklasifikasi sedikitnya dua faktor yang memberatkan penetapan denda. Yakni, apabila pelaku usaha bersangkutan pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam waktu kurang dari delapan tahun, dan pelaku usaha terbukti sebagai inisiator pelanggaran.

Adakah faktor yang meringankan? Ada tiga: pelanggaran dilakukan secara tak sengaja dan segera dihentikan secara sukarela usai timbul perkara, pelaku usaha belum pernah lakukan pelanggaran sejenis, kemampuan membayar pelaku usaha yang bersangkutan.

“Ini adalah langkah positif dalam hukum di Indonesia. Ini akan memberi suatu fairness (keadilan) bagi pelaku usaha yang lakukan pelanggaran,” tandas Widyaiswara Utama, Nasruddin, masih di kesempatan yang sama.

 

Reporter : SUL/RLS/Muzzamil

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top