Bandar Lampung

Arinal: Tren Pembalakan Liar Naik, Penegakan Hukum Wajib Digalakkan

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat pidato pembuka-paparan Diskusi Publik “Membangun Sinergi dalam Upaya Konservasi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan”, di Aula M, Lt. 5, Gedung B PPS UBL, Labuhan Ratu, Bandarlampung, Rabu (22/1/2020). | PWI Lampung

BANDAR LAMPUNG – Dua tahun terakhir, kasus kejahatan lingkungan, pembalakan liar (illegal logging) di Lampung mengalami tren peningkatan. Selama 2019, sedikitnya 47 kasus terungkap, dan kayu jenis sonokeling yang berharga keekonomian tinggi, menjadi sebagai favorit para pembalak.

Sulitnya proses pengungkapan kasus, acap terkendala keterputusan mata rantai antara aktor lapangan dan aktor intelektualnya. Dari itu, proses penegakan hukum pembalak liar dan perambah hutan secara liar lainnya, ke depan harus kian digalakkan, mencegah kerusakan ekosistem hutan lebih jauh.

Demikian saripati petikan pidato pembuka Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam Diskusi Publik “Membangun Sinergi dalam Upaya Konservasi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan”, di Aula M, Lt. 5, Gedung B PPS UBL, Jl Zainal Abidin Pagaralam, Labuhan Ratu, Bandarlampung, Rabu (22/1/2020).

Baca Juga:  Politik Uang dan Suka Cita Pelantikan Arinal Nunik

Gubernur yang daya kecendikiawannya soal urusan kehutanan relatif paten sebab pernah jadi Kadis Kehutanan Lampung 2005-2010 ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) RI melalui Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Sumatera lebih aktif dalam kinerja pencegahan pembalakan.

Adapun, diskusi kolaborasi elok Pemprov Lampung, Universitas Bandar Lampung (UBL) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung, dimoderatori Kabid Pendidikan PWI Lampung Wirahadikusumah ini banjir narasumber.

Yakni, anggota DPR dapil Lampung II dari Partai Golkar Hanan A Razak, anggota DPD RI dapil Lampung Bustami Zainudin, Kepala Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) Kemen-LHK Kustanta Budi Prihatno, dua dosen Universitas Lampung (Unila) Dr Ir Slamet Budi Yuwano MS dan Agus Triono SH MH PhD, dosen UBL Dr Eng M IB Ilham Malik ST MT ATU, dan Direktur Eksekutif Wilayah WALHI Lampung Irfan Tri Musri.

Baca Juga:  APBD Tahun 2018 Miliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Capai Rp 93,8 Miliar

Sebelumnya, Selasa (21/1) kemarin, ketua pelaksana Rifandy Ritonga SH MH menyebutkan, diskusi terfokus masalah bertopik lebih mikro, jadi pilihan panitia guna memperoleh solusi konkrit dan rekomendasi nyata oleh tim perumus.

Sejurus, selain ditujukan untuk menguak fakta kerusakan hutan di Lampung berikut aneka dampak ditimbulkan, diskusi juga diampu berkedalaman menggali penyebab kerusakan hutan dari berbagai perspektif. Tercakup soal penerapan peraturan hukum dan pemerintahan, sosial kemasyarakatan dan pembangunan wilayah.

“Kami harap diskusi bisa merumus alternatif solusi efektif penanganan kerusakan hutan, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Lampung khususnya. Juga adanya masukan berbagai pihak dalam perumusan solusi kerusakan hutan, hingga tak jadi malapetaka bagi masyarakat nantinya,” Rifandy Ritonga, pakar HTN FH UBL ini mewartakan.

Baca Juga:  Arinal Paparkan Program di Sarasehan Nasional Pemanfaatan Teknologi Digital di Jakarta

Terpisah, Ketua PWI Cabang Lampung Supriyadi Alfian SIKom MH, selaku penasihat panitia menyatakan, diskusi dihelat bagian implementasi poin ke-6 Misi Pembangunan Provinsi Lampung 2019-2024,

“Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bersama” demi capaian visi Rakyat Lampung Berjaya.(LS/Muzzamil)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top