Politik

Anggota PPS Kelurahan Tanjung Raya Terancam Sanksi Pidana Pemilu

Anggota Bawaslu Bandar Lampung Divisi Penanganan Pelanggaran, Yahnu Wiguno Sanyoto/Suluh/JOS

BANDAR LAMPUNG – Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandarlampung mengadakan Rapat Pembahasan Pertama di Sekretariat Bawaslu setempat, Minggu (12/7), terkait dengan adanya laporan hasil pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Kedamaian.

Panwaslu menemukan dugaan pelanggaran pada tahap verifikasi faktual di Kelurahan Tanjung Raya.

Setelah dibacakan uraian kejadian dan diskusi dari unsur Pengawas, Kepolisian dan Kejaksaan, tahapan akan dilanjutkan pada penentuan pasal dugaan pelanggaran pidana tersebut.

Anggota Bawaslu Bandarlampung Divisi Penanganan Pelanggaran, Yahnu Wiguno Sanyoto, mengatakan penyelenggara yang tidak melakukan verifikasi faktual di lapangan terhadap daftar dukungan bakal calon perseorangan (bapaslon) akan ditindak sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada khususnya di Pasal 185 B.

Baca Juga:  Mobilisasi Massa, Bawaslu Pesawaran Periksa Tim Paslon Nasir & Naldi

“Mereka yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan dengan sengaja melakukan perbuatan hukum dengan tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan maka akan dijerat dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta,” jelas Yahnu.

Verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan telah berlangsung selama 14 hari, 26 Juni-9Juli, dan besok Senin (13/7) memasuki tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk diplenokan pada 20 Juli mendatang oleh KPU Bandarlampung.

Yahnu mengimbau bagi warga yang tidak diverifikasi faktual dan merasa mendukung bapaslon, diminta untuk melapor ke jajaran pengawas atau ke Bawaslu Kota Bandarlampung.

Baca Juga:  Antisipasi Covid-19 Pelantikan Anggota PPS Bandar Lampung Dilakukan Secara Terpisah

“Tapi KPU sebenarnya sudah ada upaya melalui jajaran di bawahnya. Bagi warga yang belum sempat didatangi, warga mendatangi Sekretariat PPS. Sesuai mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 82 Tahun 2020,” ujarnya.

KPU bisa memverifikasi faktual orang-orang yang namanya ada di daftar B1-1 KWK, apabila tidak dapat ditemui, dapat menghubungi LO dari bapaslon yang bersangkutan atau melalui video call.

“Jadi dibuktikan, yang bersangkutan benar-benar mendukung atau tidak mendukung,” tutup Yahnu.(JOS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top