Modus

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Kembali Diperiksa KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah/Net

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan akan memeriksa tiga anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada Senin (30/9).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tiga politikus PKB itu diperiksa dalam kasus suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Arta John Alfred, Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (SR) JECO Group),” kata Febri dalam keterangannya.

Tiga politikus PKB yang akan diperiksa itu adalah anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid, anggota Komisi V DPR Fathan, dan anggota Komisi X DPR Helmy Faishal Zaini.

Berdasarkan pantauan, Helmi yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PB Nadhatul Ulama itu telah datang memenuhi panggilan sekitar pukul 10.25 WIB.

Dalam kasus ini, Hong diduga menyuap sejumlah pihak antara lain Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary serta Anggota DPR Damayanti terkait pekerjaan proyek infrastruktur

Hong adalah tersangka ke-12 dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 11 tersangka lain.

Ada juga lima anggota Komisi V DPR seperti Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana Adia, serta Bupati Halmahera Timur 2016-2021 Rudi Erawan.

Baca Juga:  Soroti Pajak Alat Berat di Lampung, KPK : Kalau Tidak Ditagih Berarti ada Masalah

Perkara tersebut bermula dari tertangkap tangannya anggota Komisi V DPR periode 2014-2019 Damayanti Wisnu Putranti bersama tiga orang lain di Jakarta pada 13 Januari 2016 dengan barang bukti total sekitar 99.000 dollar

Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen total suap untuk mengamankan proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Sebelumnya, sudah kali kedua Gubernur Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat sebagai anggota DPR RI terkait korupsi P2KTrans, dan kini terkait kasus dugaan gratifikasi Rp95 miliar ke  Bupati Lampung Tengah Non Aktif Mustafa.

Nunik dipanggil sebagai saksi. KPK belum menjelaskan apa kaitan Nunik hingga dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Mustafa. “Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MUS (Mustafa),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (1/3) lalu.

KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka karena diduga menerima feedari ijon proyek di Dinas Bina Marga Lampung Tengah. Menurut KPK, fee itu berjumlah 10-20 persen dari nilai proyek. Menurut KPK, total gratifikasi yang diduga diterima Mustafa sebesar Rp 95 miliar. Uang itu, menurut KPK, diterima dalam kurun Mei 2017.

Baca Juga:  PN Kotabumi Kecolongan, Jelang Sidang Tahanan Kabur

Sebelum kasus ini, Mustafa sudah divonis bersalah karena memberi suap kepada sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah untuk menyetujui pinjaman daerah ke PT SMI. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, dan pencabutan hak politik selama 2 tahun.

Pada medio April 2017 lalu, penyidik KPK juga memanggil mantan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2KTrans). Chusnunia diperiksa sebagai saksi atas tersangka Charles Jones Mesang.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi atas tersangka CJM (Charles Jones Mesang),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2017).

Dalam pemeriksaan ini, Chusnunia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi IX DPR. Selain Chusnunia, penyidik juga memanggil dua orang PNS P2KTrans, yakni Bahtiar dan Titi Wahyuni. “Keduanya diperiksa sebagai saksi atas tersangka CJM (Charles Jones Mesang),” katanya.

Dalam kasus ini, Charles yang merupakan anggota Komisi II DPR ditetapkan KPK sebagai tersangka dengan sangkaan menerima suap dalam pengembangan kasus mantan Dirjen P2KTrans pada Kemenakertrans Jamaluddien Malik. Charles merupakan anggota Komisi II DPR, namun sangkaan kasus itu ditujukan kepada Charles saat bertugas di Komisi IX DPR.

Baca Juga:  Wakapolda ajak generasi millenial perangi berita hoax

Keduanya disebut menerima uang sebesar Rp 9,75 miliar, yang berasal dari total anggaran optimalisasi tersebut. “Jadi tersangka ini diduga menerima 6,5 persen dari total anggaran optimalisasi yang sudah disetujui, yaitu sebesar Rp 150 miliar atau sebesar Rp 9,75 miliar,” kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (5/12/2016) silam.

Atas perbuatannya tersebut, Charles disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top