Politik

Anggaran Pilkada New Normal Bandar Lampung Capai Rp6 Miliar

Dedi Triyadi, Ketua KPU Bandarlampung/Suluh/JOS

BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung melakukan restrukturisasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

Efisiensi anggaran pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung bersumber dari kegiatan yang menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Seperti sosialisasi tatap muka, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang berpotensi mengumpulkan banyak orang.

“Tapi memang untuk efisiensi kita itu tidak terlalu signifikan cuma Rp1,3 M. Sementara kebutuhan kita totalnya hampir Rp6 milliaran, penambahan TPS, rapid test, dan APD,” kata Dedi Triyadi selaku Ketua KPU Bandarlampung, Senin (8/6).

Dalam rapat koordinasi bersama Sekretaris Daerah Kota Bandarlampung Badri Tamam, siang tadi, KPU mengajukan penambahan anggaran senilai Rp3,7 M untuk pengadaan APD Protokol Kesehatan.

Baca Juga:  Lahan Dihargai Rp550 Ribu Per Meter, Warga Way Dadi Sebut Pemprov Lampung Tidak Realistis  

“Banyak hal yang kita lakukan, di samping efisiensi oleh KPU Bandarlampung, juga akan kita berikan bantuan hibah untuk protokol kesehatan,” ujar Badri Tamam.

Pembiayaan alat perlengkapan diri ini akan ditanggung oleh OPD terkait di pemerintah daerah.

“Kita berharap, KPU untuk masalah teknis pilkadanya, KPU yang akan meramunya,” kata Badri.

Selain menyediakan APD bagi penyelenggara, Pemkot juga akan memberikan layanan rapid test gratis melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bandarlampung.

Rapid test melalui dinas kesehatan ini diberikan sejak 15 Juni, saat pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga tahapan pemungutan suara 9 Desember mendatang.

Sebelumnya, dalam usulan kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19, KPU RI akan menerapkan Protokol New Normal di setiap tahapan pilkada.

Baca Juga:  Jutaan Pemudik Akan Lewati Lampung

Ada 11 tahapan pelaksanaan kegiatan pemilihan di Pilkada 2020 yang menghadirkan massa dalam jumlah yang banyak dan perlu diterapkan Protokol Kesehatan Covid-19 di antaranya :

  1. Pelantikan PPK/PPS
  2. Pembentukan PPDP
  3. Pemutakhiran Data Pemilih
  4. Rekapitulasi data pemilih sementara (DPS) dan data pemilih tetap (DPT)
  5. Pencalonan
  6. Kampanye
  7. Pembentukan KPPS
  8. Logistik
  9. Pemungutan dan penghitungan
  10. Rekapitulasi penghitungan suara di semua tingkatan
  11. Sengketa pemilihan.

Selama pelaksanaan tahapan pilkada, KPU RI juga akan memastikan penyelenggara pemilu di 270 daerah dalam kondisi sehat dan aman guna mencegah penularan Covid-19 dengan melakukan pemeriksaan rapid test, pemberian vitamin daya tahan tubuh, pemeriksaan suhu tubuh, pemberian perlengkapan APD.

Untuk pemeriksaan rapid test :

– KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dilakukan rapid test sebanyak 3 kali selama pelaksanaan tahapan

Baca Juga:  DKPP Copot Jabatan M. Abdul Hafid dari Ketua KPU Lampung Selatan

– PPK dan PPS dilakukan rapid test sebanyak 2 kali selama masa kerja

– PPDP dan KPPS dilakukan rapid test sebanyak 1 kali selama masa kerja. (JOS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top