Politik

Anggaran Direstrukturisasi, Bawaslu Sarankan Gugus Tugas Penuhi APD Jajaran Pengawas

Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum/ANT

BANDAR LAMPUNG – Kementerian Dalam Negeri melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslui) se-Indonesia.

Rapat koordinasi lewat teleconference ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan DPR RI bersama pemerintah dan KPU RI di 27 Mei 2020.

Pertemuan pada 27 Mei lalu, memutuskan pemungutan suara pilkada serentak di 270 daerah dilakukan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Pilkada serentak akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan lanjutan dengan melakukan penyesuaian kebutuhan barang dan anggaran.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung Jumat (5/6), Bawaslu Kota Bandar Lampung menyampaikan pentingnya pemenuhan alat perlengkapan diri atau (APD).

Baca Juga:  Pemprov Berikan Fasilitas Sepeda Untuk Pengamanan PKOR Way Halim

APD bagi jajaran pengawas di lapangan sangat dibutuhkan karena berhadapan langsung dengan pemilih dan peserta.

Selain kebutuhan APD, Bawaslu juga meminta agar dilakukan rapid test bagi jajaran pengawas lapangan sebelum mereka diaktifkan kembali.

“Kami (Bawaslu) menyarankan pemenuhan kebutuhan APD dilakukan lewat gugus tugas percepatan penanganan Covid-19,” kata anggota Bawaslu Bandar Lampung, Divisi Penanganan Pelanggaran, Yahnu Wiguno Sanyoto.

Selain itu, Bawaslu tengah melakukan restrukturisasi anggaran pilkada untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah kota.

“Untuk pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemic.pemerintah kota wajib memenuhi ketersediaan anggaran yang dibutuhkan pengawas,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, usai mengikuti rapat koordinasi bersama Bawaslu dan Kemendagri mengatakan akan melkukan relokasi anggaran.

Baca Juga:  Polda Lampung Petakan Titik Rawan Jelang Pemilu 2019

Relokasi anggaran dilakukan di luar dana pilkada yang telah disepakati bersama KPU dan Bawaslu sebelumnya.

“Anggaran yang berpotensi mengumpulkan massa atau orang ramai dan anggaran perjalanan dinas akan dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan,” kata Herman HN.(JOS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top