Modus

Aliansi Keramat Soroti Pembangunan Gedung RS Tubaba

Suardi Romli, koordinator aksi/TN/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Keramat, pada Kamis (26/9) pagi, mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Lampung dan berorasi di depan gerbang Kantor Kejaksaan.

Mereka meminta agar kasus dugaan korupsi di Kabupaten Tulangbawang Barat, Tulangbawang Induk (Tulangbawang), dan Mesuji, hingga pada dugaan penggelapan dana iuran koperasi pegawai Bapenda Provinsi Lampung dapat secepatnya dituntaskan.

Dugaan korupsi tersebut terjadi pada tahun anggaran 2017 hingga pada tahun anggaran 2019, yang meliputi pembangunan beberapa infrasruktur yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tubaba dan Tuba.

Hingga pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tubaba di tahun anggaran 2017 – 2018, serta pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tubaba dalam proyek pembangunan lanjutan rumah sakit gedung A.

Baca Juga:  Diduga Melakukan Penganiayaan, BEM FH Tuntut Bekukan UKM Mahusa

Suardi Romli, koordinator aksi, saat ditemui menjelaskan, sejumlah kegiatan di Dinas Kesehatan Tubaba, diduga telah terjadi penyimpangan dan mark up, bahkan ada sejumlah kegiatan tersebut diduga tidak dilelang.

Suardi menjelaskan, dana pembangunan melalui DAK Fisik senilai Rp20.000.000.000 serta beberapa pengadaan diantaranya, pembangunan lanjutan rumah sakit gedung A dengan nilai Rp12.484.160.000 pelaksana PT Rafi Cahaya Family.

Lalu, pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas dengan nilai Rp2.797.500.000 pelaksana PT Nambur Marlata, belanja pengadaan unit jaringan (SIKDA Puskesmas) senilai Rp504.000.000, belanja pengadaan pagar Puskesmas Rawat Inap senilai Rp170.000.000, set alat kesehatan ruangan rawat pasca persalinan senilai Rp700.000.000, set alat kesehatan laboratorium Rp500.000.00, set alat kesehatan rawat inap Rp390.000.000.

Baca Juga:  Gunakan APD Lengkap, Polres Lamsel Evakuasi Penemuan Mayat di Pinggir Pantai

“Ada juga peruntukan untuk 5 unit kendaraan ambulance, terdiri 1 unit kendaraan double cabin dan 4 unit kendaraan minibus jenis Luxury AVP lengkap dengan peralatan kesehatan mobile mendapatkan kucuran dana dari pusat,” urai Suardi.

Dugaan  adanya penyaluran dana DAK, kata Suardi, dimana syarat pengkondisian terkait beberaoa kegiatan fisik dan pengkondisian yang diarahkan bahkan adanya pemotongan sebesar 20% dana DAK. Sehingga kegiatan tersebut diduga tidak sesuai bestek.

“Terlebih parah lagi adanya dugaan kuat pemotongan bahkan realisasi dana DAK non fisik Dinas Kesehatan Tubaba. Dengan rincian, bantuan oprasional kesehatan Rp726.132.000, distribusi obat dan e-Logistik Rp90.812.000, akreditasi rumah sakit Rp540.000.000, akreditasi Puskesmas Rp1.392.000.000, Jampersal Rp2.447.220.00, dengan total anggaran mencapai Rp12.236.486.000,” tegasnya.

Baca Juga:  Penganiaya Pelukis Underpass Unila Dituntut 3 Tahun

Diketahui, para pendemo ini akan kembali mendatangi Kantor Kejati Lampung dengan massa yang lebih besar, jika dalam waktu satu minggu ini tidak ada tindak lanjut dari pihak kejaksaan atas tuntutan mereka .(TN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top