Bandar Lampung

Alasan Kenapa Keinginan KPK dalam Kasus Eks Bupati Lamteng Mustafa Memang Harus Ditolak

Harapan KPK Dianggap Mengada-ada, Emangnya Mustafa Sedang Jatuh Sakit?

Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa (tengah) saat memamerkan jarinya pertanda ia punya nomor urut ke-4 ketika mencalonkan diri untuk kontestasi Pilgub Lampung 2018 silam. Sembari memamerkan jarinya, biasanya Mustafa berucap ‘kece’. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] menyampaikan harapan di balik penanganan kasus korupsi jilid II terhadap eks Bupati Lampung Tengah [Lamteng] Mustafa.

Harapan KPK ini lebih kepada poin-poin yang berkenaan dengan teknis atas proses pembacaan dakwaan yang akan dibacakan oleh tim Jaksa Penuntut Umum [JPU] ketika sidang berjalan.

Para pimpinan KPK sebelumnya sudah sepakat bahwa surat dakwaan kepada Mustafa akan dibacakan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang. Kesepakatan itu secara deklaratif diungkapkan KPK lewat Plt Juru Bicara Bidang Penindakan Ali Fikri.

“Tim JPU dalam waktu 14 hari kerja akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor Tanjung Karang,” tutur Ali Fikri kepada Suluh.co, Jumat lalu, 18 Desember 2020

Sebagai representatif dari KPK, kepada Suluh.co, Selasa kemarin, 29 Desember 2020, Ali Fikri kemudian menyatakan keinginan dan harapan lembaganya.

”Karena situasi pandemi Covid-19, kami berharap persidangan bisa dilakukan melalui online sehingga terdakwa bisa tetap berada di Lapas Sukamiskin. Sedangkan tim JPU, PH dan saksi-saksi nanti bisa hadir langsung di PN Tanjung Karang,” ujarnya.

Harapan KPK ini kemudian ditanggapi oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang Hendri Irawan.

Ia menyatakan keinginan KPK ini akan diulas dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung [SEMA] dan Surat Keputusan Bersama [SKB] yang secara teknis membahas tentang prosedur persidangan secara online di tengah pandemi Covid-19.

Lewat penyidik, KPK menyangka Mustafa telah menerima gratifikasi senilai Rp95 miliar. Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamteng Tahun Anggaran 2018.

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng. Ia diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga tadi dengan kisaran fee sebesar 10%—20% dari nilai proyek.

KPK menyatakan total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa sebesar Rp95 miliar. Mustafa diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Adapun nilai Rp95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Atas perbuatannya, Mustafa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Tolak Keinginan KPK!

Baca Juga:  Pemprov Lampung Matangkan Acara Penyambutan Gubernur Arinal dan Wagub Chusnunia di Mahan Agung

Harapan KPK ini agaknya tidak muluk-muluk dan bukan juga tanpa dasar. Persoalan Covid-19 memang perlu untuk diperhatikan.

Namun demikian, Akademisi Hukum dari Universitas Negeri Lampung Yusdianto menilai ada hal lain yang perlu dilihat oleh KPK dan badan peradilan.

Pertama, ucap Yusdianto, jenis perkara ini adalah khusus bukan umum. Tentu penanganannya harusnya khusus. Kendati pada situasi pandemi, harus lah juga dipertimbangkan oleh hakim agar terdakwa dapat dihadirkan ke dalam ruang sidang.

“Memang alternatif untuk persidangan online itu sudah diatur oleh MA. Dimampukan untuk dilakukan jarak jauh dibantu dengan peralatan. Namun ini terlalu teknis, kita mendorong agar yang bersangkutan dihadirkan, jangan ditempatkan di Lapas Sukamiskin,” terang Yusdianto saat dihubungi reporter Suluh.co, Senin, 4 Januari 2020.

“Dari kacamata kampus, harapan kita dan publik, sebaiknya dan selayaknya pengadilan membatalkan keinginan KPK tadi, karena ini berkait dengan pemeriksaan terdakwa dan kepada saksi. Dan juga karena kasus ini punya potensi untuk money laundering, proses pembuktian ketika ia disangka gratifikasi harus rigid karena akan berdampak pada potensi tadi,” lanjutnya.

Dari sisi administrasi, KPK cukup cakap apabila ‘mengurus’ perpindahan Mustafa dari Lapas Sukamiskin ke jajaran Kementerian Hukum dan HAM di Lampung.

“KPK nggak ada masalah dalam hal administrasi. Kalau soal mobilitas itu bukan hal yang terlalu serius. Anggaran KPK yang berasal dari pajak rakyat cukup untuk itu.

Tapi kita tidak perlu masuk ke sana. Sebenarnya ini lebih kepada soal keseriusan KPK ketika menguraikan konstruksi materi perkara, seperti yang dituangkan jaksa dalam dakwaan,” nilai Yusdianto.

Yusdianto melihat alasan pandemi Covid-19 tidak cukup untuk menjadi dasar harapan KPK.

”Memang itu tadi. Secara aturan persidangan diperkenankan untuk online. Tapi karena ini soal korupsi. Butuh komunikasi langsung agar prosesnya lebih efektif, sehingga out put dari sidang itu pun bisa maksimal. Misalnya seperti kasus Lampung Utara,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada kasus Lampung Utara yakni eks bupati Agung Ilmu Mangkunegara, proses persidangannya sempat berjalan offline sebelum ada regulasi untuk prosedur persidangan secara online.

Di kasus itu, hakim dengan keyakinan serta rasionalitasnya dapat memastikan dengan tegas dalam putusannya bahwa nilai uang yang disangkakan gratifikasi kepada Agung Ilmu Mangkunegara tidak sepenuhnya sesuai dengan isi dakwaan jaksa.

Baca Juga:  Ketua KPU Lampung Utara Diperiksa KPK

Hakim menilai hitungan gratifikasi tersebut tidak selaras dengan KPK karena aliran uang yang diduga hasil fee proyek pada Dinas PU-PR tadi sepenuhnya menjadi tanggungjawab bupati.

Sebab ada aliran uang yang menurut keyakinan hakim telah mengalir ke sejumlah pihak, seperti oknum aparat penegak hukum dan juga ke oknum auditor BPK.

Yusdianto berharap, Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang dapat memberikan keputusan yang tepat yang nantinya berdampak baik juga dengan image badan peradilan di Lampung.

Ia berpendapat Pengadilan Negeri Tipikor cukup capable untuk hal-hal yang masih rasional bila sidang berjalan secara offline, seperti yang diharapkan.

“Saya tak ingin berasumsi lebih jauh, tapi yang jelas, Pengadilan Tanjungkarang ini saya rasa cukup mampu untuk melaksanakan proses sidang secara offline untuk kasus ini.

Ini kan sudah kelas A. Status ini menandakan kapabilitas dan kemampuannya. Tinggal nanti kita lihat apakah ada kemauan atau willing. Biarkan publik yang menilai,” tandasnya.

Proses sidang yang ditangani KPK lewat online bukan kali pertama dilakukan di Lampung, khususnya di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang.

Pada perkara eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, KPK sudah melakoninya. Agung berada di Rutan Wayhui, terdakwa lainnya berada di Lapas Rajabasa.

Mengulas tentang proses pelaksanaannya. Merujuk pada perjalanan persidangan kasus ini dari sisi koneksi internet, memang tidak sepenuhnya sempurna dan juga tidak sepenuhnya buruk.

Kendala teknis dari sisi koneksi internet kerap muncul, namun kemudian dapat ditangani oleh tim Information and Technology atau IT dari berbagai pihak.

Dibuktikan dengan kemampuan hakim menilai secara rasionalitas perihal nilai gratifikasi terhadap Agung Ilmu Mangkunegara tadi.

Bila kita mau jujur melihat sisi implementasi aturan SEMA dan SKB perihal proses persidangan online, proses pelaksanaan penuntutan perkara pidana umum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang juga ada yang berjalan secara offline atau tatap muka.

Anggapan pelaksaan sidang secara offline pada beberapa kasus ini, tidak lah sepenuhnya keliru.

Sukriadi Siregar Praktisi Hukum di Lampung sepakat atas hal tersebut. Sekaligus ia juga menegaskan agar perlu juga diperhatikan sisi koneksi internet dan peralatan pengeras suara bila sidang Mustafa digelar.

“[Dari sisi koneksi internet] Ini perlu jadi perhatian. Bila terjadi gangguan sinyal bagaimana? Bila objektif, kemudian ada beberapa kasus seperti perkara UU ITE untuk terdakwa mantan pimpinan AKLI Lampung yang berjalan offline,” tutur Sukriadi saat dihubungi reporter Suluh.co, Senin malam.

“Tentu peralatan juga harus perlu ditunjang. Sebab pada beberapa sidang, apalagi kasus KPK, pers pasti ada di sana. Juga untuk memastikan bahwa esensi daripada sidang terbuka untuk umum tercapai. Kalian [pers] kan bagian dari sistem untuk mewujudkan esensi sidang itu sendiri,” jelasnya.

Baca Juga:  BK DPRD Kota Bandar Lampung Jadi Percontohan DPRD Kota Yogyakarta

Sukriadi Siregar memaparkan bagaimana ia melihat dan memaknai apa yang disebut dengan proses pelimpahan tahap II tidak hanya tertulis tapi secara kontekstual. Pandangan tersebut dia tegaskan sebagai dalil yang menurutnya juga perlu dipertimbangkan.

“Masalahnya tahap II itu [berkas] bersama orangnya. Ini menyangkut yurisdiksi penahanan. Kan ini yang dilimpahkan itu, sebenarnya adalah orangnya dengan berkasnya.

[Kewenangan penahanan di proses pelimpahan tahap II] Dari jaksa, pindah penahanannya ke hakim. Memang menyisakan kejanggalan apabila terdakwa tidak ditahan di tempat dimana berkasnya disidangkan.

Harapan kita pastinya adalah untuk kebaikan dari segala sisi. Namanya juga harapan, bisa terwujud, juga bisa juga tidak toh?” ketusnya.

Keberadaan Mustafa di Lapas Sukamiskin sebenarnya disebabkan atas putusan pada kasus korupsinya yang pertama.

Pada kasus itu, Mustafa terbukti melakukan suap dan divonis pidana penjara 3 tahun dan juga dihukum denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis ini berlangsung pada 23 Juli 2018. Mustafa mula-mula menjalani penahanan di KPK sejak Kamis, 15 Februari 2018.

Mustafa dalam putusan tersebut tidak disebutkan menerima atau mendapat pengakuan serta predikat sebagai Justice Collaborator.

Kendati sudah divonis, berdasar penelusuran Suluh.co, surat putusan hakim kepada Mustafa di dalam laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung belum juga diterbitkan atau ditayangkan.

Penerbitan surat vonis untuk Mustafa itu agak tidak lazim dan berbeda ketika Suluh.co masih mendapati adanya dokumen putusan kepada sejumlah terpidana yang masih berkaitan dan ada di dalam perkara Mustafa.

Padahal biasanya Mahkamah Agung rajin melakukan penayangan atas setiap putusan yang masih diklasifikasikan sebagai informasi publik yang tidak dikecualikan.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top