Bandar Lampung

Alasan Awal Mengapa Dumas KPK Kunjungi Pemprov Lampung hingga Jalin MoU

Alasan Awal Mengapa Dumas KPK Kunjungi Pemprov Lampung hingga Jalin MoU
Alasan Awal Mengapa Dumas KPK Kunjungi Pemprov Lampung hingga Jalin MoU

Sumber foto: akun instagram @pemprovlampung_

Suluh.co – Pemprov Lampung menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] yang diwakilkan oleh tim yang bertugas pada Direktorat Pengaduan Masyarakat atau Dumas.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa pagi, 26 Januari 2021. Singkatnya, kegiatan tersebut merujuk pada Memorandum of Understanding atau MoU.

Perihal MoU itu tentu berkait dengan tugas dan fungsi yang disematkan kepada Direktorat Dumas KPK.

Kunjungan KPK lewat Dumas ini tentu lah bukan hal yang secara tiba-tiba terjadi. Pastinya ada hal menjadi dasar dan awal mengapa KPK melangsungkan kunjungan.

Suluh.co menelusuri sejumlah peristiwa yang berlangsung dan telah dikerjakan KPK khusus berkaitan dengan tugas-tugas KPK lewat Dumas.

Pada 16 November 2020, KPK tercatat sudah melakukan pembahasan lanjutan terkait rencana kerja sama implementasi Whistle Blowing System atau WBS terhadap Tindak Pidana Korupsi atau TPK terintegrasi untuk Provinsi Lampung.

Baca Juga:  Santri Lampung Dukung Jokowi 2 Periode

Baca Juga: KPK Lewat Tim Dumas Berkunjung ke Pemprov Lampung, Apa Sih Tugas dan Fungsinya?

WBS terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan. Koneksi data dengan KPK akan membuat penanganan pengaduan lebih efisien dan menghindari duplikasi penanganan.

Selain itu, efektivitasnya juga akan meningkat dengan kemudahan koordinasi dan monitoring penanganan pengaduan antara lembaga/instansi dengan KPK.

Pada tanggal 4 November 2020 sebagai piloting, KPK telah melakukan penandatangan perjanjian kerja sama tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan TPK dengan Pemprov Sumatera Selatan.

Baca Juga: Intip Maksud Kedatangan Dumas KPK ke Lampung: Sekadar MoU Seperti Kata Arinal Djunaidi Kah?

Itu poin pertama. Yang kedua. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut: “Lampung merupakan provinsi teratas ketiga di Wilayah Sumatera dengan pengaduan masyarakat terbanyak”.

Baca Juga:  KPK Bantu Pemprov Lampung Deteksi Dini dan Cegah Penyimpangan

Oleh karena itu, dalam waktu tak terlalu lama ungkap Firli, KPK akan bekerja sama dengan Pemprov Lampung untuk mengintegrasikan layanan pengaduan untuk Provinsi Lampung ke dalam WBS yang ada dalam aplikasi Kanal Pengaduan Masyarakat KPK.

Selama 2018 hingga pertengahan 2020, KPK mencatat telah menerima 385 pengaduan masyarakat mengenai dugaan TPK untuk wilayah Lampung.

Sebelumnya juga KPK menyatakan bahwa: ”Lampung menempati peringkat kedelapan instansi/provinsi dengan angka korupsi tertinggi se-Indonesia tahun 2014 sampai 2019”.

Keterangan itu merujuk pada pemaparan KPK saat melangsungkan koordinasi dan diskusi interaktif lewat Firli Bahuri dengan gubernur se-Indonesia dan berlangsung secara daring pada Rabu, 24 Juni 2020.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Baca Juga:  Usai Diperiksa KPK, Wagub Lampung Chusnunia Chalim Bungkam
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top