Bandar Lampung

Akal Bulus APIP dan Lelang Proyek yang Sarat KKN di Dinas PPCK Lampung

Ada Indikasi Persekongkolan Atas Pengadaan Proyek di Dinas PU-PR Pringsewu
Ada Indikasi Persekongkolan Atas Pengadaan Proyek di Dinas PU-PR Pringsewu

Lelang proyek/Ilustrasi

Bandar Lampung – Dugaan pengkondisian lelang paket proyek yang nilainya miliaran rupiah pada Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya (PPCK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung –yang sudah selesai dilelangkan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tahun Anggaran 2020– diduga kuat cacat hukum.

Pasalnya, pekerjaan konstruksi golongan pemaketan usaha kecil di Dinas PPCK Provinsi Lampung hanya menggunakan persyaratan cukup sederhana dengan melibatkan satu personel manajerial pelaksana, dan satu ahli atau petugas K3 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Nomor 14 Tahun 2020.

Akan tetapi, praktik lelang yang digelar Dinas PPCK Pemprov Lampung diduga sarat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan memperbanyak persyaratan yang diminta oleh oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran atau Pengguna Kuasa Anggaran, yang diduga memenangkan salah satu penyedia barang dan jasa yang sudah tunjuk menjadi pengantin.

Bahkan, indikasi kecurangan dalam proses sejumlah lelang paket proyek Dinas tersebut melibatkan pihak inspektorat selaku oknum Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Melihat kondisi seperti itu, semua penggiat anti korupsi mempelototi di sejumlah pekerjaan proyek milik Dinas PPCK Pemprov setempat.

Menurut Mustofa Ali, SH dari Penggiat Anti Korupsi, Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (Permak Indonesia), kecurangan berlangsung dalam proses lelang di sejumlah paket proyek pekerjaan di PPCK berindikasi pada pengondisian yang Terstruktur, Sistem, Masif dan brutal yang dilakukan pemangku kepentingan dalam menyusun spesifikasi dokumen.

Baca Juga:  Yustin Ridho Ficardo Lepas Jalan Sehat Harganas ke-25 di Taman Gajah

Terkait subtansi persyaratan kualifikasi ataupun penawaran teknis yang disusun oleh PPK, kemudian, hasil penambahan persyaratan harus disetujui oleh pejabat Pratama terkait.

Lebih lanjut, Mustofa Ali menjelaskan, praktik persekongkolan bukan kali ini yang terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha dengan panitia tender yang melibatkan oknum pegawai di Dinas tersebut. Bukan pula kisah baru, sebaliknya, praktik culas ini terjadi dengan sangat leluasa dilakukan.

Bayangkan, mulai dari rencana pengadaan barang dan jasa  dengan menentukan persyaratan kualifikasi dan spesifikasi teknis tadi. Hingga mengarah pada suatu merek, sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing.

Akibatnya, kompetisi untuk  memperoleh penawaran harga yang paling menguntungkan tidak terjadi. Lalu, pemaketan pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas, pada kenyataannya banyak yang direkayasa untuk kepentingan KKN tadi.

Lihat saja, panitia pengadaan bekerja secara tertutup dan tidak memberikan perlakuan yang sama diantara para peserta tender.

Baca Juga:  Akan Diperiksa KPK, Mustafa Sempatkan Berkampanye

“Diduga kuat tender di Dinas PPCK dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal saja, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa”, ujar Mustofa, Sabtu (12/09/2020).

Lanjutnya, Persekongkolan dan kemufakatan jahat didatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang memberi amanat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tapi, sudah menjalar pada tindak pidana korupsi.

“Maka diperlukan adanya pengaturan terkait batas-batas yang memperboleh dan tidak boleh dilakukan dalam persaingan usaha. Salah satu adalah persekongkolan tender proyek yang sumber dananya dari Anggaran belanja negara”, kata dia.

Dalam hal ini, Dinas Permukiman Perumahan dan Cipta Karya Pemprov Lampung pada tender proyek pekerjaan rehabilitasi kantor dinas koperasi dan UMKM Provinsi setempat, dengan nilai pagu paket sebesar Rp 1.995.669.000,- Miliar dengan Nilai HPS paket sebesar Rp 1,992.821.024,- yang dimenangkan oleh CV Atifah Kalya dengan penawaran sebesar Rp 1.926.484.890,-. Yang menjadi janggal ialah peserta lelang lainnya tidak melakukan penawaran, ada apa?

“Arinya, HPS yang dimiliki Dinas PPCK diduga bocor alus. Berindikasi pada persaingan usaha tidak sehat”, kata Mustofa.

Masih kata Mustofa Ali persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Baca Juga:  Kadernya Tertangkap KPK, Partai Nasdem : Mundur atau Diberhentikan

Diatur pada Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Selain itu, dalam peraturan yang sama berdasarkan penjelasan Pasal 22. Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.

Disinilah, dugaan celah persekongkolan dalam penawaran tender (bid rigging) untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yang dimainkan oleh Oknum Dinas PPCK, Pokja, yang melibatkan oknum di APIP memenangkan penyedia yang diduga kuat sudah ditunjuk pengantin. [DIN]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top