Daerah

Agus Budi : Aksi Panggung Rakyat dari Mahasiswa Bentuk Demokrasi

Aksi panggung rakyat Mahasiswa Purworejo/MAS

PURWOREJO – Agus Budi Santosa S.H., M.H., salah satu dosen hukum di Universitas Muhammadiyah Purworejo, memberikan pendapat terkait aksi mahasiswa pada, Sabtu (31/10) lalu.

Kata Agus, bukan rahasia lagi soal kegelisahan masyarakat di Indonesia tak terkecuali di Purworejo, terkait UU Omnibus Law, yang mendapatkan penolakan diberbagai daerah, dengan melakukan demonstrasi yang menjadi salah satu bentuk ekspresi dari keganjilan UU yang disahkan pemerintah.

Pasalnya, pola ekpresi ada beberapa cara, untuk saat ini cenderung dialog bersama untuk mengurangi resiko.

Lanjut Agus, aksi demo merupakan ekspresi konstitusional, hingga kebebasan mengungkapkan pikiran, dimana ada jaminan aturan.

Terkai aksi demo jika ada kekhawatiran dari aparat itu wajar, dimana saat ini di Purworejo masih suasana pilkada, adapula isu waduk di Bener, dan momentum ini dikhawatirkan menjadikan ruang tindakan anarkis.

Baca Juga:  Warga Pasir Sakti Lampung Timur Tolak PT JPP

Dengan melihat jumlah para demonstran disepakati longmarch dan panggung rakyat. Itu bentuk memberikan ruang bagi mereka untuk mengekpresikan dan berjalan dengan lancar dan damai.

Boleh tidaknya ada semacam taksir yang dapat ijin dan lain sebagainya, cukup pemberitahuan, dengan pihak aparat berwenang terkait pengamanan pengawalan.

“Saya bisa melihat dari beberapa sisi, pertama proses pembahasan perencanaan UU dalam perumusan pembahasan, harusnya ada pelibatan masyarakat, disisi lain pelibatan masyarakat dilewatkan atau diabaikan, dengan alasan covid,”

Agus Budi Santosa/MAS

“Situasi covid ini dimanfaatkan mempercepat proses pembahasan. Harusnya ada naskah akademiknya dan lain sebagainya, melihat itu ada norma-norma tentang tatacara pembuatan UU yang diabaikan. Ada satu bentuk-bentuk pengabaian, salah satu pemicu munculnya demonstrasi diberbagai daerah,” terangnya.

Menurutnya, aksi mahasiswa tersebut harus di apresiasi, karena generasi mahasiswa memiliki kepedulian atas ketidakadilan, dan lain-lain.

Baca Juga:  Faiz Saifullah, Pendekar Cilik dari Purworejo

Sehingga jangan memandang demo itu dianggap anarkis, pahamilah bahwa demo itu konstitusional.

“Melihat dewan sekarang dominasi dari siapa. Ketidak percayaan masyarakat yang perlu diapresiasi dan dijamin dilindungi. Jangan segala sesuatu stigma negatif, pemuda-pemudi yang kristis harus dimaknai sebagai sebuah masukan evaluasi, dalam demokrasi harus ada kontrol pengawasan pihak yang memberikan kontrol cek and balance,” terangnya.

Sementara, salah satu perwakilan mahasiswa, Miftakhu Khafid, menyampaikan bahwa dirinya beserta dengan mahasiswa lainnya, murni melakukan aksi karena kesadaran mandiri.

Miftakhu Khafid menjelaskan, tuntutan aliansi mahasiswa tersebut pertama mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law, karena mulai dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sudah di langgar.

Yang pertama, kata dia, dari sisi keterbukaan, dimana dalam UU materi pun tujuannya lebih menguntungkan kepentingan investor dan oligarki. Kedua, mendesak DPR untuk memprioritaskan RUU PKS masuk dalam Prolegnas 2021.

Baca Juga:  Polres & Kodim 0427 Way Kanan Sosialisasi Pencegahan Covid-19

“Kami melihat pentingnya RUU ini bagi perempuan, dimana sekarang kondisi kekerasan seksual juga semakin meningkat juga dan pidana dalam RUU ini adalah pidana khusus jadi menurut kami ini harus di sah kan segera, supaya tidak terjadi kekerasan seksual yang lebih banyak lagi.(Mahestya Andi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top