Bandar Lampung

Ada Tersangka Lain Selain Hermansyah Hamidi Dalam Pengembangan Kasus Korupsi KPK di Lampung Selatan

KPK Umumkan Penetapan Tersangka Eks Kadis PU-PR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi
KPK Umumkan Penetapan Tersangka Eks Kadis PU-PR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi

Hermansyah Hamidi. Foto: Suluh

Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] memberikan isyarat bahwa hasil dari pengembangan perkara korupsi di Dinas PU-PR Lampung Selatan –yang didasarkan pada peristiwa tangkap tangan kepada mantan bupati daerah setempat Zainudin Hasan 2018 silam– tidak hanya menyeret satu orang saja untuk menjadi tersangka.

Kemarin, 24 September 2020, KPK mengumumkan bahwa HH [Hermansyah Hamidi] selaku Kepala Dinas PU-PR Lampung Selatan periode 2016-2017 resmi berstatus sebagai tersangka dan ditahan.

“Pada waktunya nanti akan kami sampaikan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka selain HH,” tutur Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Jumat, 25 September 2020.

Keterangan ini dilontarkan Ali Fikri merespons informasi yang diperoleh, bahwa ada tersangka lain di balik pengembangan kasus yang diduga berlangsung pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PU-PR Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016-2017.

“Kami sampaikan kembali bahwa kebijakan pimpinan KPK saat ini adalah pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan penangkapan atau penahanan. Setiap perkembangan perkara ini pasti akan kami sampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sebagaimana amanat UU KPK,” ungkap Ali Fikri.

Baca Juga:  Mabes TNI AD Dorong Prajurit Miliki Rumah Pribadi

Perolehan informasi yang dimaksud ialah, ada dugaan bahwa Kadis PU-PR Lampung Selatan yang kini dijabat Syahroni, diduga turut ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan perkara tersebut.

Disebutkan bahwa, ada dugaan KPK telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan [SPDP] yang memuat nama Syahroni di dalamnya.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, KPK juga telah mengeluarkan SPDP yang di dalamnya memuat nama Hermansyah Hamidi. Informasi ini sebelumnya sudah diterbitkan Fajar Sumatera.

Dalam perjalanan pengembangan kasus ini, KPK telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan sejumlah dokumen, termasuk melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Nah, dalam proses penggeledahan itu, KPK turut menyasar kediaman Syahroni di seputaran Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, 13 Juli 2020. Informasi mengenai penggeledahan di rumah Syahroni pun telah diterbitkan Fajar Sumatera.

Pada saat melangsungkan ekspos penetapan tersangka Hermansyah Hamidi, KPK memaparkan beberapa poin yang menjadi konstruksi perkara dan dasar hukum untuk meningkatkan status Hermansyah Hamidi.

Baca Juga:  DPRD Sampaikan LHP BPK Pada Pemprov Lampung

Pada uraian konstruksi perkara, muncul keterangan yang menginformasikan bahwa dugaan perbuatan pidana yang dilakukan Hermansyah Hamidi turut melibatkan Syahroni. Memang, pada saat Hermansyah Hamidi menjadi kepala dinas, Syahroni adalah anak buahnya –salah satu kepala bidang pada Dinas PU-PR.

Hermansyah Hamidi dijelaskan dalam konstruksi perkara itu, pernah memberikan perintah kepada Syahroni untuk mengumpulkan setoran dengan mengatakan “Ron kumpulkan setoran. Nanti kalau ada perintah saya, nanti serahkan ke mas Agus”.

Perkara ini diawali dengan tertangkapnya mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, Kadis PU-PR Lampung Selatan di era Anjar Asmara, mantan anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho, dan kontraktor Gilang Ramadhan.

Saat persidangan untuk Zainudin Hasan dkk ini dimulai, Anjar Asmara mengungkapkan bagaimana sosok dan peranan Syahroni di Dinas PU-PR Lampung Selatan.

Anjar Asmara menyebut, “Syahroni selaku Kabid Pengairan yang sudah mengikuti pola atau kebiasaan lama dan sudah paham proses pengadaan di Dinas PU-PR”.

KPK menduga Hermansyah Hamidi telah melanggar ketentuan yang dimuat dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Baca Juga:  Plt Bupati Lampung Tengah Loekman, Angkat Bicara Perihal OTT

Hermansyah Hamidi kemudian ditahan di Rutan Negara Cabang KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020. [RH]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top