Modus

3 Petinggi Sekwan Tuba Didakwa Buat Kegiatan Fiktif

Jaksa Bangkit Budi Satya/NUS

Suluh.co – Tiga petinggi sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang, berinisial BA, NU dan SY, disidangkan secara perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada Rabu (16/12),

Ketiganya disidang dalam perkara tindak pidana korupsi dana APBD Tahun Anggaran 2018 – 2019, dengan total kerugian negara yang diakibatkan mencapai Rp3 miliar lebih.

Dalam dakwaannya, ketiga terdakwa melakukan kejahatannya dengan cara membuat daftar kegiatan fiktif, yang dananya kemudian mereka nikmati sendiri.

Jaksa Bangkit Budi Satya, mengatakan, ketiganya ada itikat untuk mengembalikan kerugian Negara.

“Nanti kita lihat fakta persidangan selanjutnya,” singkat Bangkit, Rabu (16/12).

Diketahui dalam korupsi yang dilakukan bersama ini, BA selaku pelaksana tugas sekretaris dewan, berperan memerintahkan SY selaku PPTK pelayanan administrasi perkantoran membuat surat penyediaan dana untuk beberapa kegiatan, yang selanjutnya pengajuan dana tersebut dicairkan oleh NU selaku bendahara sekretaris dewan.

Baca Juga:  Penembakan Ketua KPPS di Lampung Timur Murni Pencurian

Dari beberapa kegiatan yang masuk kedalam item penganggaran, beberapa kegiatan tidak pernah terlaksana di tahun 2018, diantaranya kegiatan masa reses, perencanaan dan konsultasi penataan keuangan dan pelaporan pelayanan administrasi perkantoran.

Sementara di tahun 2019 kegiatan fiktif yang dibuat oleh ketiganya adalah, sosialisasi rancangan perda, peningkatan kualitas kinerja badan kehormatan serta BP2D, hingga kegiatan evaluasi dan kajian perda.

ketiganya pun didakwa oleh jaksa telah melanggar pasal-2 ayat-1 dan pasal-3, junto pasal 18 huruf -B Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat-1 KUHP.

Baca Juga:  DPRD Tulangbawang Sahkan APBD-P 2018 Bulan Depan

Dengan ancaman pidana sesuai dengan dakwaan pasal yakni pidana penjara paling lama selama 20 tahun, dengan denda paling banyak Rp1 miliar.(NUS)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top