Daerah

Way Kanan Raih Predikat ke-4 Pelayanan Publik

Way Kanan Raih Predikat ke-4 Pelayanan Publik/Istimewa

JAKARTA – Pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi menyebabkan buruknya kualitas pelayanan.

Antara lain dengan tidak terdapatnya maklumat pelayanan dan standar biaya yang tidak dipampang maka dapat berakibat ketidakpastian hukum terhadap pelayanan publik.

Untuk memenuhi indikator standar pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan, pada 10 SKPD pelayanan publik perizinan serta SKPD pelayanan publik non perizinan lainnya, melakukan upaya dalam memenuhi standar pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan UU No 25 tahun 2009.

Kerja keras Pemkab Way Kanan dalam meningkatkan pelayanan publik mendapat penghargaan dari Ombudsman RI, berupa anugerah predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2019.

Penghargaan anugerah predikat kepatuhan standar pelayanan publij itu diterima langsung Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya di Grand Ballroom Js.Luwansa Hotel Jakarta, Rabu (27/11), bersamaan dengan seminar penanganan pengaduan dengan metode progresif dan partisipatif dengan keynote Speech Ombudsman Belanda

Baca Juga:  FSTV dan Fajar Sumatera Way Kanan Beri Santunan Anak Yatim

Dari 199 kabupaten dan 49 kota se-Indonesia, dari hasil penilaian dan survey kepatuhan standar pelayanan publik tersebut Pemkab Way Kanan berada pada zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi dengan nilai 97,12 berada di peringkat ke-empat kabupaten dari seluruh Indonesia

Kabupaten Way Kanan berada dibawah Kabupaten Lombok Barat dengan nilai 98,30 diperingkat ketiga, peringkat kedua kabupaten Lamandau dengan nilai 98,60 dan peringkat pertama Kabupaten mojokerto dengan nilai kepatuhan menjcapai 99,63

Untuk diketahui, penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Ombudsman RI, dinilai berdasarkan seujumlah indikator yang tercantum pada UU 25 Tahun 2009.

Diantaranya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan dan pelayanan yang ramah dan nyaman

Baca Juga:  Diskominfo Lambar Ekspose Smart City

Selanjutnya metode penilaian kepatuhan tentang standar pelayanan publik melalui tiga tahapan yakni pendekatan penelitian dan teknik pengambilan sample.

Mekanisme pengambilan data dengan observasi yang dilakukan secara mendadak dan pengambilan data yang dilakukan serentak pada bulan Mei-Juli 2019 yang lalu

Data penilaian dikonversi menjadi angka sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan semula, kemudian direkapitulasi untuk mendapat nilai rata-rata per-institusi.

Hasil nilai rata-rata diklasifikasi menjadi tiga level yang berbeda dan diberikan kategori tingkat kepatuhan rendah, sedang dan tinggi

Seketaris Kabupaten Way Kanan, Saipul, mengatakan dengan pernghargaan yang di dapat itu, dapat menjadi motifasi dan meningkatkan pelayanan prima untuk masyarakat Way Kanan.

“KIta tetap lakukan perbaikan, dan bagi OPD yang sekarang belum di nilai harus siap-siap juga, karena penetapan OPD nya dilakukan secara acak oleh Ombudsman,” kata Sandi.

Baca Juga:  Bus Jaya Expres Terbakar di Jalinsum, 36 Penumpang Selamat

Saipul juga mengucapkan terimakasih untuk bupati dan wakil bupati dan semua pimpinan dan jajaran OPD.(LS/JOM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top