Modus

Warga Wadas dan LBH Yogyakarta Laporkan Kapolres Purworejo ke Komnas HAM

Warga Wadas dan LBH Yogyakarta Laporkan Kapolres Purworejo ke Komnas HAM/Istimewa

Suluh.co – Diduga melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, warga Desa Wadas dan kuasa hukum dari LBH Yogyakarta, melaporkan Kapolres Purworejo dan anggotanya ke Komnas HAM pada Kamis (29/4).

Warga Desa Wadas melaporkan terkait dugaan peristiwa kekerasan dan ancaman kekerasan atau penganiayaan serta pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kapolres Purworejo dan anggotanya di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah yang terjadi pada 23 April 2021 dalam agenda sosialisasi pemasangan patok di Desa Wadas.

Akibat dari kejadian tersebut, 11 orang ditangkap, digelandang ke Polsek Bener dan Polres Purworejo.

Mereka ditangkap secara sewenang-wenang, dan sejumlah barang  disita. Di samping itu, belasan orang yang terdiri dari warga sipil, jaringan masyarakat sipil yang bersolidaritas dan kuasa hukum warga dari LBH Yogyakarta, mengalami luka-luka.

Bahkan ada yang sempat pingsan lantaran kena hajar.

Sehubungan dengan hal itu, warga Desa Wadas dan LBH Yogyakarta, mensinyalir polisi telah melanggar sejumlah peraturan perundangan-undangan, yaitu:

  1. Ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang berbunyi: Barangsiapa dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan menghalang-halangi warga negara untuk menyampaikan

pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang ini dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

 

  1. Ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Penganiayaan diancam dengan

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak

empat ribu lima ratus rupiah.

 

  1. Ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan terang-terangan

dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

 

  1. Beberapa pasal yang tertera di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, yakni:

Pasal 3

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar

manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 9

(2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Pasal 24

(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud

damai.

Pasal 29

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,

dan hak miliknya.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 33

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang

kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau

dibuang secara sewenang-wenang.

 

  1. Ketentuan Pasal 9 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik

sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005,yang

berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun

dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas

kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur

yang ditetapkan oleh hukum.

 

  1. Ketentuan Pasal 6 dan pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia

No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

Pasal 6

HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas

Polri, meliputi:

c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

d. hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara

paksa;

Pasal 11

1) Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:

a. Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan

hukum;

b. Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;

i. Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum.

j. Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan

 

Baca Juga:  Patung WR Soepratman di Purworejo, Jadi Bukti Seni Untuk Kemerdekaan

“Bertolak dari peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, dan dasar-dasar hukum yang terindikasi dilanggar oleh polisi seperti telah kami uraikan di atas, maka hari ini kami telah melayangkan laporan kepada Komnas HAM melalui kantor pos besar Yogyakarta,” paparnya.

Mereka berharap dan meminta Komnas HAM RI menindaklanjuti laporan ini dengan melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan, termasuk tidak takut memanggil dan memeriksa Kapolres Purworejo dan anggotanya yang terlibat melakukan kekerasan.

“Selain itu kami Komnas HAM RI dapat mengambil tindakan-tindakan lain sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku,” tandasnya.

Baca Juga:  Purworejo Gaungkan New Habit, DPRD Pertanyakan Dasar Hukum

 

Reporter : MAS/RLS

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top