Iklan
Bandar Lampung

Warga Pasar Griya Kembali Ancam Menginap di Rumdis Wali Kota

Penggusuran lahan Pasar Griya Sukarame, Bandar Lampung/AJ

BANDAR LAMPUNG – 29 kepala keluarga (KK) warga Pasar Griya Sukarame, mengancam akan kembali menginap di rumah dinas (rumdis) Wali Kota Bandar Lampung agar bisa beraudiensi untuk menyelesaikan permasalahan

“Harapan kita agar bisa duduk bareng dengan pak Herman HN. Saya menjamin, meskipun beliau (Herman HN) datang sendirian, tidak akan ada masalah,” ungkap Hasan, Senin (30/7).

“Tetapi kalau tidak ada iktikad baik, maka kami akan kembali menginap di lingkungan Rumdis beliau. Karena kami sudah hampir satu minggu menginap di kantor LBH Bandar Lampung ini. Untuk masalah waktu, kita bicarakan dulu sama kawan-kawan disini termaksud LBH Bandar Lampung,” timpal dia.

Kata dia, apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung membuka diri untuk warga, maka pihaknya akan menyampaikan beberapa keinginan yang telah disepakati oleh sesama warga.

Baca Juga:  Bandar Lampung Marak Kekerasan Perempuan & Anak

“Kalau dikasih waktu, maka kami meminta agar pemkot menyediakan rumah subsidi atau tanah kavlingan di daerah Sukarame atau Sukabumi,” ungkapnya.

Permintaan ini sebagai bentuk penolakan dari warga atas tawaran dari pemkot melalui staff ahli wali kota Ba Rachmat Husein, yang akan menyediakan rumah susun di daerah Campang, Keteguhan, dan Ketapang.

Meskipun para warga juga menerima tawaran dari pemkot untuk membuka kantin di lingkungan Kantor Kejari Bandar Lampung setelah selesai dibangun.

“Penolakan ini berdasarkan kesepakatan sesama warga. Karena adanya pertimbangan bukan hanya tempat tinggal saja, tetapi sosialisasi masyarakat dan usaha yang akan dijalani. Menurut kami, jarak antara Campang, Keteguhan, dan Ketapang, terlalu jauh untuk menjalankan usaha kantin di kantor Kejari yang berlokasi di Sukarame,” tegasnya.

Dilain sisi, ia menyampaikan bahwa saat ini sebagian warga telah kehilangan mata pencarian untuk menghidupi keluarganya.

Baca Juga:  Sutono Terbukti Melanggar Undang Undang Aparatur Sipil Negara

Bahkan, ia menyampaikan karena permasalahan ini anaknya tidak bersekolah selama dua minggu.

“Sebagian warga menganggur dan sebagiannya mencoba mengais rezeki di lingkungan pasar griya mencari barang rongsok untuk dijual demi menjalani kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah di jaman ini masih ada orang baik, dengan mengirimkan donasi logistik berupa mie instan dan aqua,” ujarnya.

Sementara itu, Suma Indra Pengabdi, dari Bantuan Hukum LBH Bandar Lampung, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang menghimpun data para advokad yang peduli persoalan ini untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang.

“Gugatan melawan hukum, karena pemkot Bandar Lampung sudah menggusur dan menelantarkan warganya. Karena para warga sudah menempati setelah mendapat izin dari pengelola pasar sejak tahun 2000 lalu,” ucapnya.

Dengan ketidakhadiran pemkot, pihaknya merasa adanya kejanggalan terkait tata ruang pembangunan kantor Kejari Bandar Lampung tersebut.

Baca Juga:  Pemkot Gelontorkan 30 Miliar Untuk Pembangunan Rumah Sakit Unila

“Berdasarkan kajian, kami melihat bahwa pemkot tidak hadir dalam permasalahan ini, padahal LBH Bandar Lampung, mahasiswa dan masyarakat pernah melayangkan surat untuk beraudiensi, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali,” ucapnya.

Ia berharap, pemkot bisa beraudiensi bersama warga agar permasalahan ini bisa segera terselesaikan sehingga tidak menjadi permasalahan baru di Kota Tapis Berseri seperti meningkatnya angka pengangguran.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top