Bandar Lampung

Wakil Rektor III Unila : Ini Namanya Demokrasi Otoriter

Wakil Rektor 3 (WR 3) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Universitas Lampung, Prof. Karomani/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kooperatif terkait demontrasi hari Selasa lalu, oleh beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Berdaulat dengan tuntutan cabut SK rektor no. 3 tahun 2017 tentang reward and punishment.

Wakil Rektor 3 (WR 3) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Universitas Lampung, Prof. Karomani, menjelaskan bahwa hakikatnya prosedur pendidikan adalah kalau anak berprestasi akan diberi penghargaan sehingga memacu mereka untuk terus berprestasi demikian juga sebaliknya jika melanggar dihukum agar tidak mengulanginya lagi.

“Hal bagus seperti ini kok ditolak aneh? Kalau SK ini dicabut, mau jadi apa kampus? Gak ada kompetisi antar mahasiswa karena baik yang berprestasi maupun yang tidak gak ada bedanya. Hal ini akan berpengaruh juga dengan bubarnya komisi disiplin disetiap fakultas,” ungkap Prof. Karomani saat ditemui di kediamannya, Rabu (3/10).

Baca Juga:  Kemenristekdikti Kembali Percayakan Unila Asuh 5 Perguruan Tinggi

Berikutnya tuntutan mahasiswa terkait dengan dibatalkannya penataan ormawa itu adalah perintah statuta. WR 3 hanya menjalankan amanah statuta tersebut.

“Jadi kalau mau membatalkan statuta ya harus melalui rapat senat dulu,” kata Prof. Karomani, mengenai Ormawa.

Hal berikutnya adalah tentang pelarangan kegiatan malam bagi mahasiswa. WR 3 menjawab bahwa tidak ada pelarangan kegiatan mahasiswa sampai malam. Yang ada adalah koordinasi dengan satpam.

“Hal ini terkait dengan keamanan kampus dan mahasiswa itu sendiri. kalau ada maling motor atau narkoba kan pihak rektorat bisa mencegah atau mengantisipasi. Karena jika tidak ada koordinasi dengan satpam lalu ada kejadian yang merugikan mahasiswa siapa yang akan bertanggung jawab?,” tanya Prof Karomani.

Baca Juga:  Hamartoni Ahadis Berpeluang Duduk di Kursi Sekdaprov Lampung

Sementara itu, terkait dengan peraturan mahasiswa yang sedang dibuat oleh WR 3 tersebut masih dalam tahap penyusunan dan belum final. Pihak drafter dari WR  3 masih terus membuka komunikasi dengan mahasiswa.

“Yang bikin aneh itu pihak BEM dan DPM tidak mau. Dua kali mereka diundang rapat tidak hadir. Jangan karena memperjuangkan demokrasi namun dengan cara-cara memaksakan kehendak. Prosedur demokrasi seperti adanya dialog, diskusi tidak dijalankan namun langsung aksi ke jalan. Ini kan namanya demokrasi otoriter,” ungkapnya.

Untuk diketahui, drafter (penyusun) peraturan dalam hal ini diketuai oleh Rudy, S.H., LL.M., LL.D, yang juga merupakan dosen FH lulusan dari Kobe University.(RFz)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top