Daerah

Wakil Bupati Buka Kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan Semaka

TANGGAMUS – Wakil Bupati (Wabup) Tanggamus Hi.AM. Syafii’i, S.Ag, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan Semaka, yang dilaksanakan di Aula Gedung GSG Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka, Rabu (13/2).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Semaka dan seluruh jajaran, Kapolsek Semaka, Ketua Tim Musrenbang Tingkat Kabupaten Muzlina Rusli serta Tim Pendamping Musrenbang, para Kepala Pekon Dan Ketua BHP Se-Kecamatan Semaka, Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTS, Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Semaka.

Dalama Laporannya Camat Semaka Suyanto mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD tersebut sesuai dengan Undang undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem  perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No.13 Tahun 2013 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah  Kabupaten Tanggamus yang menjadi pedoman dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang di mulai dari bawah.

Baca Juga:  Tasyakuran Rumdin, Menag Fachrul Razi Undang Bravo-5 Lampung

“Mulai dari Musrenbang tingkat Pekon, Kecamatan kemudian di lanjut dengan Musrenbang tingkat Kabupaten,” katanya.

Suyanto juga menambahkankan bahwa Kecamatan Semaka telah selesai melakukan Musrenbang tingkat Pekon secara online dengan menggunakan SITAPIS (Sistem Informasi Perencanaan Terintegrasi, Rapi, Akuntabel, Tranparan dan Unggul) yang merupakan inovasi dari Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus.

Musrenbangdes tingkat Pekon di Kecamatan Semaka telah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 18 Januari 2019, dan dari 22 Pekon menghasilkan usulan yang terdiri dari Infastrukrur dan pembangunan Ekonomi untuk di jadikan skala proyaritas untuk tahun 2020 yang menggunakan anggaran kabupaten dan provinsi,”kata suyanto.

Sementara Bupati Tanggamus Hj.Dewi Handajani,.dalam hal ini di  Wakili oleh Wabup Tanggamus Hi. AM. Syafi’i, dalam arahannya mengatakan bahwa penggunaan dana desa dari sisi perencanan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban kesemuanya harus berdasarkan koridor dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:  Mobil Minibus Tabrak Dua Bentor dan Motor     

“Jangan main main, apa lagi menggelapkan dana tersebut, dan bukan hanya dana desa saja melainkan siapapun yang telah di amanahkan untuk mengelola dana dari pemerintah, baik APBD maupun APBN dalam bentuk apapun, seperti dana DAK dan lainnya, agar benar-benar dalam mengelola dana tersebut, sehingga bila ada pemeriksaan dari Inspektorat tidak ditemukan masalah yang dapat membawa yang bersangkutan ke ranah hukum,” terang Wabup. (SB/CD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top