Iklan
Daerah

UMK Lampung Barat Tahun 2019 Senilai 2.328.399

 

Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 di Gedung BLK Lampung Barat/FB

LAMPUNG BARAT  – Asissten Bidang Administrasi Umum Ir. Noviardi Kuswan, membuka acara Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 di Gedung BLK Lampung Barat, Selasa(12/2).

Kegiatan dihadiri narasumber Kasi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Lampung Henny Hasni, SE., camat dan peserta sosialisasi.

Dalam sambutannya Asisten Bidang Administrasi Umum Ir.Noviardi Kuswan menyampaikan, upah masih tetap menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti Indonesia. Keadaan pasar kerja dengan kelebihan penawaran tenaga kerja dan mutu angkatan kerja yang rendah menyebabkan upah menjadi isu central dalam bidang ketenagakerjaan.

Baca Juga:  Petani dan Nelayan Tulung Seribu Kembali Labrak Pemkab Tulangbawang

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran didorong oleh tujuan yang bersifat ekonomi, sosial dan politik. Penetapan kebijakan upah minimum sebagai jaring pengaman (sosial safety net) dimaksudkan agar upah pekerja tidak terus menerus merosot sebagai akibat dari ketidak seimbangan pasar kerja.

“Disamping itu juga untuk menjaga agar tingkat upah pekerja pada level bawah tidak jatuh ke tingkat yang sangat rendah dikarenakan rendahnya posisi tawar tenaga kerja di pasaran kerja,” urai Noviardi.

Selanjutnya kebijakan penempatan upah minimum sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003, diarahkan untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan memberi jaminan pekerja penerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Baca Juga:  Dinkes Way Kanan Bentuk Tim Ahli Usut Kematian Balita Andara Fathi Sholeha

Secara rinci, penetapan upah minimum sebagai salah satu perlindungan upah tenaga kerja dengan tujuan menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus, menyebabkan pekerja menerima upah di bawah tingkat kelayakan.

Selain itu, menghindari dan mengurangi, kemungkinan exploitasi pekerja yang memanfaatkan kondisi pasar untuk akumulasi keuntungannya, sebagai jaringan pengaman untuk menjaga tingkat upah. Menghindari terjadinya kemiskinan absolut pekerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar pekerjaan kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah saat ini masih banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman upah, baik secara regional atau daerah maupun nasional.

Berdasarkan SK Gubernur Lampung No G/554/V.07.HK/2019, tentang penetapan upah minimum kabupaten (UMK) Lampung Barat Tahun 2019, adalah sebesar Rp2.328.399 (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).(FB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top