Politik

Ulah Ketua PWI Ajak Pilih Presiden Tak Memiliki Etika

Ketua Dewan Etik Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bagir Manan/Ist

JAKARTA – Pernyataan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono yang mengajak masyarakat untuk kembali memilih Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang, mengundang reaksi kalangan jurnalis.

Respons di antaranya datang dari Ketua Dewan Etik Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bagir Manan. Dia sedih dengan sikap Margiono yang dinilai tidak memanfaatkan pidato dengan elegan malah melakukan stand up comedy.

“Saya sedih, kok kepala institusi wartawan seperti itu,” ujar Bagir seperti dikutip dari pers rilis Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Senin (12/2).

Ulah Margiono itu dianggap Bagir tidak memiliki etika yang kuat karena terjun ke politik praktis sebagai calon bupati Tulungagung tapi masih menjabat ketua PWI. Hal tersebut dinilai mencederai etika independensi wartawan dan menjatuhkan kredibilitasnya.

“Ya Margiono merasa perlu untuk tampil pidato di depan Presiden, dengan memberikan pujian supaya mencerminkan bahwa dia mendukung Jokowi dan berharap dapat dukungan pencalonannya,” kata Bagir.

Baca Juga:  Paslon Nomor 3 Kampanye, Ustad Solmed Justru Yang Ditunggu

Seruan yang bernada canda itu disampaikan Margiono dalam pidatonya pada pembukaan Hari Pers Nasional di Kota Padang, Sumatra Barat, pada Jumat, 9 Februari 2018. Ketika itu, Margiono mengajak masyarakat Sumatera untuk kembali memilih Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019. Alasannya, pemimpin yang baik adalah yang disukai rakyat, dan itu ada pada Jokowi.

Bagir memahami, sikap Margiono itu memicu gejolak penggantian tanggal pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) akhir-akhir ini. Dia menilai, gejolak ingin keluar dari kungkungan PWI itu masuk akal karena saat ini organisasi wartawan tidak tunggal.

Menurut Bagir, soal kapan dan bagaimana pelaksanaan HPN sebaiknya diserahkan kepada Dewan Pers. Alasan, agar lebih netral dan Dewan Pers itu milik seluruh konstituen kewartawanan di Indonesia.

Baca Juga:  Samsul Hadi : Keamanan Hingga Kualitas Sumber Daya Jadi Dasar Majunya Suatu Daerah

“Bahwa panitia pelaksana nantinya bukan unsur Dewan Pers, tapi oleh salah satu ketua atau pengurus dari organisasi lain tidak masalah, yang penting kepanitiaan dikoordinasi Dewan Pers,” ujarnya.

Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mendesak agar pelaksanaan HPN direvisi. Terutama menyangkut soal tanggal, dimana 9 Februari sejatinya itu adalah hari kelahiran organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Peringatan tahunan ini mulai dilakukan setelah Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 yang menetapkan tanggal itu sebagai HPN.

Setelah Soeharto lengser menyusul gerakan reformasi pada 1998, ada sejumlah perubahan. Dalam bidang media, perubahan itu ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sejumlah regulasi Orde Baru dibidang pers, juga dikoreksi, termasuk  pencabutan SK Menpen Nomor 47 tahun 1975 tentang pengakuan pemerintah terhadap PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia.

Baca Juga:  Tiga Anggota DPRD Lampung Resmi di PAW

Permenpen Nomor 01/Per/Menpen/1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP ini, akhirnya juga dicabut oleh Pemerintah pada tahun 1999.

Lahirnya UU Pers mendorong munculnya  organisasi wartawan lainnya dan perusahaan media-media baru. Namun, HPN tetap 9 Februari mengacu hari lahir PWI.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top