Iklan
Ekonomi

Ucapan Staf Khusus Menteri Pertanian Ini Gagal Paham

Ketua Masyarakat Peduli Demokrasi (Maspede) Khaidir Asmuni/WA

LAMPUNG – Ketua Masyarakat Peduli Demokrasi (Maspede) Khaidir Asmuni, menilai, pernyataan staf khusus Menteri Pertanian Afnan Malay, kehilangan konteks, gagal paham, dan tendensius.

Hal itu karena, Afnan mengatakan, bahwa tidak semua persoalan daerah bisa dibawa ke pusat untuk penyelesaian, sementara gubernur berpangku tangan, perihal penanganan harga singkong di Provinsi Lampung.

Menjawab pernyataan tersebut, Khaidir mengatakan, bahwa, terpuruknya harga singkong Lampung pada saat itu dalam konteks persaingan dengan harga singkong impor.

Kata Khaidir, tentu saja terkait masalah ini, tidak bisa diselesaikan di level daerah. Masalah impor, selain konsekuensi dari diberlakukannya perdagangan bebas Atau (Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area), juga terkait dengan lemahnya hilirisasi produk.

Baca Juga:  Pantau  Seleksi CPNS Kumham, Ombudsman Sambangi Kanwilkumham Provinsi Lampung

Saat itu, lanjut Khaidir, kemampuan produktivitas tanam negara lain, misalnya Thailand, jauh lebih baik dari petani Lampung. Sehingga sulit untuk ikut dalam persaingan harga.

Sementara untuk menghentikan impor, bukanlah wewenang daerah dan juga tak sesuai dengan AFTA.

Komunikasi yang terjadi antara daerah dan pusat terkait dengan kebijakan yang tidak bisa diselesaikan di daerah. Ini semestinya dilihat oleh staf ahli tersebut (Afnan Malay) sebagai salah satu bentuk sinergi.

“Bukan dengan komentar yang justru kehilangan konteks dan tendensius,” ujar Khaidir.

Khaidir menyebut, tendesnius karena saat ini merupakan tahun politik di Lampung. “Pernyataan Afnan terkesan ingin menimbulkan kesan yang kurang baik bagi seorang calon gubernur,” tegas Khaidir.

Baca Juga:  DPRD Dukung Rancangan APBD 2019 Kota Bandar Lampung

Selanjutnya, mantan wartawan Lampung Post ini ini mempertanyakan, apakah Afnan Malay menguasai persoalan singkong Lampung.

“Dalam catatan saya, Tim dari Kementerian Pertanian sempat datang ke Lampung untuk mengkaji kemungkinan diterapkannya harga patokan dasar singkong. Saat itu diusulkan patokannya berkisar Rp1000/kg. Tapi kemudian masalah ini tidak terdengar lagi,” ujar Khaidir, yang mengaku memantau persoalan singkong itu sejak 2016 lalu.

Alasan kedua, menurut Khaidir, pernyataan Afnan jauh panggang dari api.

“Media massa mencatat, menteri lertanian berkali-kali hadir di Lampung karena Lampung punya potensi dan prestasi. Di bidang ketahanan pangan Lampung bahkan tercatat urusan ke-4 nasional yang mampu mencapai surpus beras. Apakah ini tidak dilihat oleh Afnan atau ada maksud lain di balik pernyataannya,” tanya Khaidir.

Baca Juga:  Jadi Tuan Rumah Rakergub, Program Sinergis Lampung Berjalan Sesuai Arah

Khaidir berharap Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dapat melihat persoalannya secara bijaksana dan jernih, serta dapat memberikan teguran kepada staf khususnya.

“Saya rasa Pak Menteri harus menegur Afnan. Kalau memang dia berkata demikian,” ungkapnya.(TIM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top