Pendapat

Toleransi Harus Selesai

oleh : Ismi Ramadhoni

Mahasiswa Tingkat Akhir HTN FH Unila

Di penghujung perhitungan masehi pasti kembali muncul perdebatan mengenai boleh atau tidaknya umat muslim mengucapkan selamat hari raya natal bagi umat kristiani yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Perdebatan-perdebatan tersebut seperti menjadi agenda tahunan yang tidak kunjung selesai dengan tempat dengan narasumber-narasumber berbeda dengan landasan-landasan yang juga berbeda.

Kali ini di tahun 2019 perdebatan itu dimulai oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur yang menyebutkan bahwa umat islam dilarang mengucapkan selamat hari raya natal kecuali Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. Pengecualian itu menurut MUI Jatim didasarkan karena Kyai Ma’ruf merupakan pemimpin negara yang harus menjadi simbol persatuan dan pemimpin semua golongan.

Lalu pembicaraan di republik kembali hangat untuk mendiskusikan persoalan boleh atau tidak, halal atau haram mengucapkan hari raya umat kristiani tersebut. Beragam diskursus ucapan selamat natal dalam  pandangan Islam ada yang membolehkan pun ada yang tidak. Namun pernyataan dari Menteri Agama yang berlatarbelakang purnawirawan Fahrul Razi bahwa mengucapkan selamat natal sah-sah saja dan tidak mengganggu akidah umat muslim.

Kementerian Agama juga telah merilis bahwa indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia mencapai 73,83% yang menempatkan Papua Barat sebaagai daerah paling toleran dan menempatkan Nangroe Aceh Darussalam sebagai provinsi paling rendah dalam toleransi beragama. Dibalik banyaknya persoalan tentang Papua mulai dari isu rasisme dan isu pelanggaran HAM ternyata kalkulasi negara Papua bisa mendapat penilaiam yang tinggi.

Begitupun dengan Aceh yang mempunyai julukan Serambi Mekkah yang berarti menjadi gerbang peradaban Islam ditandai dengan berdirinya Kerajaan Islam pertama di Indonesia Samudera Pasai. Salah satu daerah istimewa yang berdasar pada UU no 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh, yang keistimewannya adalah menerapkan syariat Islam dalam mengurus lalu lintas kepemerintahan maupun sosial budaya, apakah benar etalase Islam Nusantara tersebut menjadi provinsi paling intoleran?

Baca Juga:  Ikhtiar Memakmurkan Kesenian Lewat Sekolah

Padahal Piagam Jakarta butir pertama pada perumusan dasar negara menyebutkan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada sidang BPUPKI yang disepakati oleh Alex Andries Maramis yang notabene pemeluk agama Kristen.

Mengklasifikasi dengan  indikator yang dibikin Kemenag bahwa daerah A tidak toleran, daerah B tingkat toleransinya tinggi dan menginformasikannya sebagai konsumsi publik mengartikan bahwa negara pun turut menjadi bagian intoleransi dalam masyarakat. Mengapa tidak menjadi bahan evaluasi Kemenag kemudian memperbaiki titik-titik yang menjadi sumber intoleransi di Indonesia tanpa perlu mempublikasikannya.

Bab Toleransi dalam perjalanan berbangsa dan bernegara harusnya sudah selesai, pluralisme adaalah kenyataan bahwa puzzle-puzzle yang tersusun menjadi Negara Indonesia yang berbentuk Kesatuan adalah sejarah bahwa dulu Indonesia terbelah-belah lewat kerajaan, kesultanan atau sebutan lain, ini

Sejalan dengan teori kontrak sosial Jean Jacques Rousseau dalam buku Du Contrat Social ou Principis du droit Politique menyebutkan bahwa masing-masing individu melimpahkan hak perseorangannya sebagai satu keutuhan.

Didukung oleh berbagai aspek harusnya kita sudah selesai berdebat tentang pluralitas dan toleransi umat beragama, mulai dari dasar negara dengan Pancasila yang sangat merepresentasikan kenyataan pluralisme dengan dianutnya bentuk negara kesatuan. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang sangat jelas berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bahkan alur sistem ketatanegaraan pun untuk mengakomodir dari seegala macam yang berbeda maka untuk memberikan kesetaraan, Indonesia menganut sistem demokrasi yang dianggap sistem yang paling baik untuk menjaga multikulturalisme dan perbedaan itu tetap hidup dalam kerangka yang lebih akomodatif.

Baca Juga:  Pendidikan Kimia FKIP Unila Sabet Juara II Microteaching Tingkat Nasional

Nurcholis Madjid dalam bukunya Masyarakat Religius mengatakan bahwa salah satu fitrah Allah yang perennial adalah bahwa manusia akan tetap selalu berbeda-beda sepanjang masa. Cak Nur memberikan pemahaman selanjutnya dalam buku Islam, Doktrin dan Peradaban bahwa Pluralitas tidak hanya mengajarkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok lain, tetapi mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain atas dasar perdamaian dan saling menghormati.

Kesadaran akan pluralisme merupakan salah satu prinsip demokrasi menurut Cak Nur yang menjadi bagian penting dalam  menuju konsep civil society menuju masyarakat madani. Kesadaran adanya pluralisme harus menjadi standar pemahaman pendidikan usia dini yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-sehari secara tuntas.

Negara harus bicara bahwa persoalan tentang fanatisme dan radikalisme tidak bisa hidup dan berkembang bahwa jalan menuju masyarakat muslim moderat yang inklusif menjadi sebuah halaman terakhir dalam bab toleransi, melalui penegasan tersebut kita harus selesaikan bahwa perdebatan tentang toleransi umat beragama harus ditutup karena malah cenderung kontraproduktif dan menunjukkan bahwa peradaban bangsa malah mundur ke belakang.

Baca Juga:  Korban Kekerasan Rektor Unila, Minta Perlindungan di LBH Bandar Lampung

Amerika Serikat punya pasukan militer luar angkasa, China pada 2030 sudah mencari planet selain bumi yang dapat dihuni, Rusia telah mengirimkan satelit rahasia ke orbit bumi, sedangkan Indonesia masih bersengketa soal boleh atau tidaknya ucapan hari raya agama lain. Kita harus menutup persoalan sederhana ini sebetulnya, karena dalam pandangan Islam jelas dan tegas dalam surat al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi “Untukmu Agamamu dan untukkulah Agamaku”.

Kaum minoritas yang sedang merayakan hari besar keagamaan harus memahami bahwa umat muslim tidak boleh dalam batasan aqidah untuk ikut merayakan hari besar. Begitu pula kelompok mayoritas harus memberikan rasa aman dan tenggang rasa untuk memberikan kebebasan umat agama lain yang sedang merayakan hari raya.

Pentingnya kesadaran dan pemahaman akan bangsa yang majemuk dan plural merupakan pondasi awal untuk menanamkan pentingnya sikap saling menghormati agar kita dapat beranjak kepada isu-isu strategis yang lebih bicara soal kesejahteraan dan era-era baru dihadapan bangsa seperti bonus demografi dalam era revolusi industri yang harus kita songsong secara kolektif dan gotong royong. Sekian, yakin toleransi sampai.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top