Daerah

Tolak UU MD3, DPRD Way Kanan Janji Surati DPR RI

Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Way Kanan, menggelar aksi demo penolakan Revisi UUMD3, di halaman Gedung DPRD Kabupaten Way Kanan/DA

WAYKANAN – Ketua DPRD Way Kanan Nikman Karim dan Wakil Ketua DPRD Beta Juana, menampung aspirasi Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Way Kanan yang, telah menggelar aksi demo penolakan Revisi UU-MD3, di Halaman Gedung DPRD Kabupaten Way Kanan, Senin (19/3).

PMII Way Kanan, diketuai oleh Juli Prastyo, mengatakan, aksi yang dihelat hari ini, hanya ingin menyampaikan tuntutan kepada pimpinan DPRD Way Kanan. Hal itu didasari oleh kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang menjadi simbol demokrasi, kini telah mati di tangan DPR.

Hal ini ditandai dengan disahkannya rancangan Undang Undang (UU) tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratn Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Revisi UU MD3).

“Pada revisi UU MD3 tersebut terdapat beberapa pasal yang mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat, diantaranya pasal 73, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245,” ungkap juli, dalam orasinya.

Baca Juga:  Hari Pertama Jabat Plt, Nanang Ziarah Ke Makam Radin Inten II

Kata dia, pada pasal 73, DPR akan menggunakan aparat kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa bahkan melakukan penyanderaan selama 30 hari .

Padahal telah jelas bahwa Pemanggilan suatu pihak oleh DPR secara teknis merupakan putusan politik, sementara kepolisian bekerja dalam ranah penegakan hukum. Sehingga ini merupakan suatu kekeliruan yang membuat polisi kehilangan identitasnya sebagai penegak hukum.

Disisi lain, rakyat akan dengan mudah dikriminalisasi dengan dalil tak mengindahkan panggilan DPR. Padahal, ketidakhadiran orang perseorangan bisa jadi merupakan salah satu bentuk kritik atas kinerja DPR yang selama ini di anggap buruk dan tidak memihak rakyat.

“Pada Pasal 122 huruf (k) mengatur tentang kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,”sambungnya.

Pasal ini sangat berpotensi untuk membungkam suara demokrasi dengan ancaman pemidanaan. Karena MKD akan mengambil Langkah hukum dengan mempolisikan pelaku yang dianggap menghina Lembaga DPR.

Baca Juga:  Bersama Gubernur Ridho, Presiden Jokowi Resmikan Dua Segmen JTTS

Padahal mengenai pasal penghinaan merupakan suatu delik aduan sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Sehingga orang yang merasa dihinalah yang semestinya mengambil langkah hukum.

Pada pasal 245 di cantumkan Hak imunitas anggota DPR. Di pasal itu diatur anggota DPR yang bermasalah hukum tak bisa langsung dipanggil penegak hukum. Penegak hukum harus meminta izin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Presiden RI.

Pasal ini sebagai pembatasan kesetaraan di hadapan hukum serta hak atas akses pada pengadilan karena menunda proses yang harus dilakukan yang kemudian akan mempengaruhi dan melanggar hak korban atas keadilan.

Perlu di ingat bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana di atur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adapun hak imunitas pada parlemen itu perlu dalam rangka melindungi kebebasan, kewenangan, dan martabat parlemen wakil rakyat agar bisa melaksanakan fungsi-fungsinya secara bebas, tanpa rasa takut apa pun.

Baca Juga:  Masyarakat Pesawaran Hadiahi Gelar Adat Kepada Ridho Ficardo

“Namun bukan berarti hak imunitas ini dijadikan sebagai tameng untuk melindungi dan memberikan perlakuan khusus terhadap anggota DPR yang bermasalah hukum,” tegas ketua Umum PMII Way Kanan itu.

“Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Mahasiswa PMII, sudah ditampung oleh pimpinan anggota dewan terhormat, dan semua ini akan kami kaji ulang,” timpal Ketua DPRD Way Kanan Nikman Karim.

Dan pihaknya meiminta waktu untuk mengkaji ulang masalah Revisi UU-MD3 ini.

“Nanti kami akan adakan rapat fraksi terlebih dahulu, setelah itu kami mengajukan kepada DPR RI, dan kami akan secepatnya akan memberitau adik-adik Mahasiwa PMII,” Tutupnya.(DA)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top