Iklan
Politik

Tokoh Agama Minta Bawaslu Lampung Selesaikan Kasus Politik Uang

Ketua Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU) Provinsi Lampung, Mukri/Net

BANDAR LAMPUNG – Merebaknya dugaan money politik (politik uang) di pilgub 27 Juni 2018 lalu, beberapa tokoh agama di Provinsi Lampung mendorong para penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menegakan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebagai rakyat, kami mendorong agar hukum ditegakan untuk terciptanya pilkada yang demokratis, jujur, adil dan bebas dalam menentukan pilihan pasangan calon gubernur – wakil gubernur,” kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU) Provinsi Lampung, Mukri, Rabu (4/7).

Para penyelenggara pemilu harus mengambil tindakan dengan bersikap untuk menanggapi maraknya dugaan money politik. Jika terbukti adanya money politik ini, kata Mukri, maka hukum harus ditegakan dengan seadil-adilnya.

Baca Juga:  Terlibat Poltik Uang, BK DPRD Bandar Lampung Panggil Barlian Mansyur

“Kita kan sepakat menyelenggarakan pilkada dengan demokratis dan jujur. Jadi, ketika ada dugaan money politik, maka Bawaslu yang menentukan dan jika terbukti, maka lembaga penyelenggara pemilu ini harus berani menegakan hukum.  Karena money politik merupakan langkah dalam menghalalkan segala cara untuk menyampai tujuan,” tegas Rektor UIN Raden Intan Lampung ini.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH) Provinsi Lampung, Ketut Artaye, yang meminta para penyelenggara pemilu, baik Bawaslu dan KPU bisa menegakan aturan yang berlaku untuk mengantisipasi maraknya dugaan money politik di ajang pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi tersebut.

Karena, politik uang ini sudah tidak mendidik masyarakat Lampung. Dalam ajang kompetensi, kompetisi harus mengutamakan kualitas pasangan calon gubernur – wakil gubernur periode 2019-2024 mendatang.

Baca Juga:  Diduga Mabuk, Tim Pemenangan Herman Sutono Intimidasi Panwaskab Lamteng

“Para penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu ini harus tegas sesuai dengan aturan main yang telah diberlakukan. Jadi sudah tidak ada lagi toleransi, apapun itu. Jika itu sudah berada di luar aturan, jadi harus di tindak tegas dong,” kata Ketut.

“Jika terbukti melakukan money politik, dan tidak bisa menindak tegas, maka perlu dipertanyakan peran netralitas dari para lembaga penyelenggara pemilu ini. Sementara beberapa bukti dan data sudah jelas,” ujarnya lagi.

Saat ini, ia menilai, keterbukaan informasi dari para penyelenggara pemilu ini masih kurang. Oleh karena itu, ia meminta agar para lembaga penyelenggara pemilu ini harus bisa menunjukan peran yang lebih aktif, terbuka dan lebih meningkatkan integritas.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top