Bandar Lampung

Tingkat Kepuasan Publik atas Kinerja Arinal-Nunik Rendah

Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim/Timses Indonesia

BANDAR LAMPUNG – Jelang satu tahun masa kepemimpinan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim di Provinsi Lampung, sebagian publik menilai kinerjanya belum menunjukkan progres yang signifikan.

Tagline Lampung Berjaya gadangan masa kampanye pilgub belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Alhasil, cita-cita mewujudkan visi Lampung Berjaya dinilai masih cuma sebatas retorika.

Bahkan dari polling yang dilakukan oleh Centre for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS) sejak Senin hingga Rabu, 24-26 Februari lalu, Pemprov Lampung dibawah komando Arinal-Nunik mendulang persepsi minor publik warganet.

Rerata menilai Arinal-Nunik dianggap gagal, karena tidak didukung oleh kinerja aparatur pembantu yang mumpuni dalam menjalankan visi misi sesuai dengan apa yang diharapkan.

Ketua Badan Pekerja Centre for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS) Muzzamil dalam surat elektronik yang dikirimkan mengungkapkan, tingkat kepuasan publik atas kinerja Arinal-Nunik masih rendah.

Hal ini terutama disebabkan sejumlah masalah yang terjadi dan blunder yang dilakukan oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Relatif rendahnya kepuasan publik atas kinerja Gubernur Lampung bak merupakan kekeliruan Arinal memilih pembantunya. Publik tahunya itu. Kemudian adanya pimpinan OPD gagal paham menerjemahkan perintah Arinal-Nunik dalam mewujudkan Lampung Berjaya. Terbukti dari sejumlah persoalan yang terjadi,” jelas Muzzamil.

Baca Juga:  Ombudsman Lampung Jaring Unsur Masyarakat Ikut Awasi Pelayanan Publik

Menurut Muzzamil, dari data yang berhasil dihimpun pihaknya, ada beberapa pimpinan OPD yang kinerjanya dinlai publik masih tak profesional dan tak cakap, hingga berpotensi menggagalkan cita-cita Arinal-Nunik dalam mewujudkan program Lampung Berjaya.

Belum lagi, beberapa OPD juga ditengarai terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi.

“Masalah PT LIP yang tak kunjung direspons positif dari Pemprov khususnya Kadis ESDM menimbulkan gelombang demo berkali-kali. Soal isu nasional Omnibus Law kita ketahui, Kadisnakertrans tidak merespon sama sekali aksi buruh, serta aksi demo beberapa kali yang mempertanyakan kualitas pekerjaan serta adanya dugaan penyimpangan proyek di Dinas BMBK,” ungkapnya.

Selain itu beberapa pimpinan OPD, kepala biro dan kepala badan kinerjanya juga dinilai masih buruk.

Bahkan terbaru, timbulnya problem di RS Abdul Moeloek menyebabkan meninggal dunianya pasien BPJS.

“Karut marut kepegawaian juga disorot netizen yang meragukan profesionalisme kerja Kepala BKD, blundernya Biro Hukum dalam rekrutmen Tim Hukum Gubernur menuai polemik bahkan diasumsikan publik bagian upaya balas jasa,” urainya.

Baca Juga:  Kemenkumham Suplai Air Bersih ke Waylaga

Dia menambahkan, polemik defisit yang diklaim Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakuda) ternyata tak terbukti, menambah pula panjang daftar ketidakpuasan publik atas kinerja kabinet Arinal-Nunik.

Lalu, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Kesbangpol serta Inspektorat turut membuat ekspektasi warga Lampung akan komitmen penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi menjadi rendah.

“Dua kasus itu tentunya kelalaian kinerja dari kepala Kesbangpol dan kepala Inspektorat. Kasus itu harus dicatat berpotensi makin merendahkan harkat martabat gubernur dan wakil gubernur,” katanya.

Pendapat netizen kata Muzzamil, akan lebih baik Gubernur Arinal berpikir kembali untuk mempertahankan sejumlah pimpinan OPD dengan performa kinerja tidak baik. Alasan publik, jika tetap dipertahankan justru akan makin membuat citra Pemprov makin buruk serta berpotensi mengganggu konsentrasi Arinal-Nunik menepati janji kampanye dulu.

“Sulit mewujudkan cita Lampung Berjaya, jika SDM tak profesional bahkan berpotensi mengganggu konsentrasi gubernur, tetap dipertahankan. Arinal-Nunik harus cerdas memilih pembantunya saat menjalankan roda pemerintahan. Jika tetap seperti ini bukan tidak mungkin janji-janji itu bakal jauh panggang dari api,” tutupnya.

Berikut rangkuman peristiwa yang membuat nama Arinal dan Nunik “tercemar”: Kadis ESDM terkait PT LIP; Kadisnakertrans terkait isu Omnibus Law (tak merespon aksi buruh); Kadis BMBK terkait kualitas pekerjaan dan beberapa kali tidak merespons demo; Kepala BKD terkait karut marut kepegawaian, Direktur RSUDAM terkait pelayanan buruk bahkan pasien BPJS meninggal; Kepala Biro Hukum terkait kisruh Tim Hukum Gubernur; Kepala Bakuda terkait kisruh defisit APBD yang tidak terbukti; Kepala Kesbang yang terkena OTT oleh Kejati Lampung; Kepala Inspektorat terkait bawahannya yang terkena OTT Polda Lampung. Akankah Lampung Berjaya Terwujud ketika Kabinet Arinal-Nunik dipertahankan seperti sekarang? (LS/TIM)

Baca Juga:  Ombudsman Imbau Disdikbud Provinsi Segera Bentuk Tim Layanan Bantuan
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top