Iklan
Politik

Tim Kuasa Hukum Tambah Laporan Politik Uang ke Bawaslu Lampung 

Tim kuasa hukum paslon nomor 1, Ridho-Bachtiar resmi melengkapi berkas laporan atas dugaan money politics (politik uang) ke Kantor Bawaslu Lampung/LS

BANDAR LAMPUNG – Tim kuasa hukum paslon nomor 1, Ridho-Bachtiar, dan paslon nomor 2, Herman HN-Sutono, resmi melengkapi berkas laporan atas dugaan money politics (politik uang) ke Kantor Bawaslu Lampung, Bandar lampung, Senin (2/7).

Perlengkapan berkas itu dilakukan agar Bawaslu tidak ada lagi alasan untuk mengusut dugaan politik uang  yang membabi-buta selama tahapan Pilgub Lampung 2018 beberapa waktu lalu.

Penyerahan berkas laporan itu juga merupakan bagaian lanjutan dari laporan tim pemenangan Ridho-Bachtiar pada Jum’at (27/6) malam lalu. Tim pemenangan Ridho-Bachtiar melaporkan paslon nomor nomor 3 Arinal-Nunik atas dugaan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Baca Juga:  Bawaslu RI Kembali Terima Kasus Politik Uang Dari Lampung

“Kami ke Bawaslu guna melengkapi berkas laporan atas dugaan money politics pada pilgub secara TSM,” kata salah satu kuasa hukum Ridho-Bachtiar, Ahmad Handoko saat menyerahkan bukti berkas laporan, Senin (2/7).

Ahmad Handoko didampingin Habiburrokhman, Hendarsam Marantoko,Fransiskus Handrajadi, Poppy Iriani dan Novia Anggraini LT menyerahkan berkas laporan yang diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah dan Adek Asyari.

Disampaikan Handoko, berkas laporan yang diberikan ke Bawaslu berupa video dan bukti yang sudah dilaporkan dugaan politik uang di Panwas Kab/Kota.

“Hampir semua dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi di semua kabupaten/kota, termasuk bukti laporan yang pernah kita laporkan di Panwas kabupaten/kota,” urai Handoko.

Baca Juga:  Pansus Politik Uang Tayangkan Video Barlian Mansyur, Hingga Sebut Nama Purwanti Lee

Sementara, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, berkas yang disampaikan akan diregisterasi untuk diperiksa syarat formil dan materilnya.

“Paslon nomor satu melengkapi berkas terkait laporan administrasi secara TSM pada pelaksanaan, kita sedang meneliti kelengkapan berkasnya seperti surat kuasa hukum, dan ada laporan dugaan money politics di 13 laporan di kabupaten/kota. Mereka sampaikan bukti berupa bukti rekaman video, rekaman, dan pengakuan dari masyarakat,” kata Khoir.

Menurut Khoir, jika laporan memenuhi syarat formil dan materil, maka akan diperiksa secara terbuka selama 14 hari masa kerja. “Semua masyarakat dapat melihat karena akan disiarkan secara langsung,” tegasnya.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top