Modus

Tim Kuasa Hukum Ridho Bachtiar Bacakan Permohonan di Mahkamah Konstitusi

Tim Kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1, M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri, mengikuti sidang perdana pembacaan permohonan di Mahkamah Konstitusi/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Tim Kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1, M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri, mengikuti sidang perdana pembacaan permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (26/7).

“Dari pihak kita (pemohon) membacakan point-point permohonannya, kemudian ada beberapa koreksi yang disampaikan oleh majelis hakim,” kata Ahmad Handoko, kuasa hukum paslon nomor urut 1.

Permohonan dalam sidang yang digelar pukul 09.00 WIB -10.00 WIB ini merupakan sebagai bentuk keberatan terkait banyaknya pelanggaran pilkada diproses ajang pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi tersebut yang digelar pada 27 Juni 2018 lalu.

Baca Juga:  BNN Lampung Periksa Kanwil Kemenkumhan

Sebab, ia menilai sistim demokrasi Lampung telah diciderai dengan adanya politik uang dari paslon nomor urut tiga, Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Nunik).

“Intinya hampir sama seperti di Bawaslu kemarin, tetapi ada tambahan terkait pelanggaran lainnya, seperti tidak sesuainya dana kampanye yang dilaporkan dengan implementasi dilapangan,” jelasnya.

Meski berdasarkan Pasal158 UU No. 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) terkait syarat selisih suara minimal di bawah 2 % sebagai syarat menggugat hasil pilkada, Handoko menjelaskan, bahwa pihaknya mencoba meyakinkan MK untuk melihat substansi permasalahan atas banyaknya pelanggaran saat proses pilgub  di Lampung beberapa waktu lalu.

“Kami meminta MK untuk memberi pertimbangan dan keputusan atas permohonan tersebut karena menurut kami pelanggaran pilkada, seperti politik uang terjadi secara massif di seluruh kabupaten/kota se-Lampung,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kejati Usut Pengadaan Randis Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur

Oleh karena itu, saat ini pihaknya menunggu keputusan Dismisal proses dari MK, terkait apakah permohonan ini akan diteruskan ke dalam substansi permasalahan atau tidak.

“Terkait substansi tidak memberikan catatan apapun, sudah cukup. Tinggal MK memplenokan apakah ini akan lolos dan masuk ke proses selanjutnya atau seperti apa. Karena di MK mengenal keputusan Dismisal proses, apakah permohonan ini layak di teruskan, diperika ke pokok perkaranya,” jelasnya.

Saat disinggung kapan waktu keputusan Dismisal dari MK, ia mengatakan bahwa dirinya belum bisa memastikan.

“Agenda selanjutnya MK pada Selasa (31/8/2018) mendengarkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah itu baru menuggu apa keputusan MK terkait sidang perdana ini,” pungkasnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top