Politik

Tidak Hanya Soal Susu, Pemasangan Baliho Arinal Nunik Diduga Pakai Kaca Mata Kuda

Baliho pasangan calon Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, di Bunderan Gajah/Tugu Adipura, Bandarlampung/Saputra

BANDARLAMPUNG – Bukan soal dugaan money politik pembagian susu, kali ini pasangan calon (paslon) nomor urut tiga, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik), kembali melangar aturan kampanye. Perihal, Alat Peraga Kampanye (APK) yang lebihi ukuran dan dipasang tidak pada zona yang ditetapkan KPU alias tabrak aturan/kaca mata kuda.

Kali ini tim pemenangan pasangan calon Arinal-Nunik, memasang baliho ukuran 5×10 di Bunderan Adipura, Bandarlampung.  Baleho tersebut berisi ajakan kepada masyarakat untuk memilih Arinal-Nunik dalam pilgub 27 Juni 2018 mendatang.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bandarlampung, Yahnu Wigono Sanyoto,mengatakan, sesuai dengan PKPU no 4 tahun 2017 tentang kampanye, dalam pasal 28 disebutkan baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap kabupaten/kota.

Baca Juga:  Ada Yadi Sembako, Ressa Herlambang, Hingga Ustadz Hafidz di Tugu Gajah

“Jadi kalau APK berupa dengan ukuran baliho 5×10 meter itu jelas melangar batas maksimal yang diperbolehkan PKPU,” ujarnya,  via telpon, Minggu (11/3).

Terkait baliho Arinal-Nunik di Bunderan Adipura. Dirinya mengaku baru mendapatkan informasi ini dari media. Namun pihaknya akan langsung turun ke lokasi.

“Belum tahu, tadi pagi saya lewat sana belum ada. Nanti kita akan croscek. Tapi yang jelas kalo ukurannya 5×10 itu melangar aturan,” kata dia.

Selain ukuran yang melebihi ketetapan yang diperbolehkan, Tugu Adipura juga bukan zona pemasangan APK termasuk di depan PTPN 7 yang ditetapkan KPU.

“Adipura itu juga bukan termasuk zona pemasangan APK,” katanya.

Sesuai PKPU NO 4 tahun 2017, pasal 76 pasangan calon dalam hal ini tim pememangan akan diberi sanksi peringatan tertulis dan perintah penurunan APK dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Baca Juga:  Herman HN Optimis Indonesia Masuk Delapan Besar Asian Games 2018

“Apabila partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas kabupaten/kota, dan/atau Panwas kecamatan, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan APK,” kata dia.

Menurutnya, pelanggar terbanyak yang ditemukan Panwaslu Bandarlampung berasal dari paslon yang diusung oleh partai Golkar, PKB, dan PAN ini. Terutama pemasangan APK yang tidak sesuai zonasi dan ukuruan melebihi batas.

“Memang, pasangan ini banyak melangar aturan kampanye, bukan karena Panwas-nya yang tidak netral. Selain itu pasangan no urut 2 juga banyak yang melanggar aturan,” tegasnya.(BO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top