Bandar Lampung

THR Dibebankan ke APBD, Mendagri : Bila Daerah Tidak Mau, Tak Masalah

Mendagri Thajo Kumolo, dalam Stadium General (kuliah umum) di Aula Fakultas Pertanian, Unila/LS

BANDAR LAMPUNG – Surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada para Bupati/Walikota, terkait THR (Tunjangan Hari Raya) yang dibebankan kepada Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD), yang dinilai memberatkan, mendapat bantahan langsung dari Mendagri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, surat tersebut sebagai tambahan payung hukum bagi daerah yang sudah menganggarkan.

“Bila dikatakan memberatkan, Lampung ternyata tidak masalah kok. Justru kami (Kemendagri) mengeluarkan surat itu agar ada tambahan payung hukumnya,” tegas Tjahjo, usai kunjungannya ke Universitas Lampung, Selasa (5/6).

Kata Tjahjo, bila beberapa daerah ada yang merasa keberatan dengan surat edaran tersebut, juga tidak akan menjadi masalah. Pasalnya, isi surat itu pun tidak memaksa dearah untuk menganggarkan APBD guna pemberian THR.

Baca Juga:  Pedagang Pasar Smep Dapat Angin Segar Dari Herman HN

“Kalau tidak mau, yah sudah tidak ada masalah kan tidak harus, juga tidak ada sanksi. Buktinya Lampung udah penuh dan selesai, tidak ada masalah,” ucap Tjahjo.

Justru pihaknya mengeluarkan surat Mendagri agar memperkuat keinginan daerah bila mana mau menganggarkan payung hukum sudah tersedia.

“Ini semua agar kedepannya jangan sampai ada permasalahan  di mata hukum walaupun PP-nya sudah ada. Dan sebelum mengeluarkan surat itu Dirjen kami sudah konsultasi dengan kementerian keuangan, clear tidak masalah,” ungkapnya.

Seperti diketahui, surat edaran Mendagri bernomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 tersebut dinilai banyak pihak bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Pasalnya, bisa menggiring banyak kepala daerah ditangkap KPK karena di dalam APBD 2018 tidak ada klausul anggaran yang dimasukkan untuk membayar THR dan gaji ke-13.

Baca Juga:  Ruangan Khusus VIP Bandara Radin Inten II, Jadi Faktor Keselamatan Dan Keamanan Pengguna

Hal itu mengacu kepada poin ke-enam dari surat edaran yang ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo itu, yang menyebutkan, bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran THR dan gaji ke-13 dalam ABBD tahun 2018, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran THR dan gaji-13 dimaksud dengan cara melakukan penggeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan dan atau menggunakan kas yang tersedia.

Lalu poin ketujuh, penyediaan anggaran THR dan gaji 13 atau penyesuaian nomenklatur anggaran sebagaimana tersebut pada angka 6 dilakukan dengan cara merubah penjabaran APBD tahun 2018 tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2018 yang selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 bulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD dimaksud.(DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top