Modus

Terobosan Hukum Praperadilan, Surat Fotocopy Jadi Alat Bukti Surat di Pengadilan

Sidang Praperadilan dengan terdakwa Revta Sa Fallas dengan agenda pembacaan putusan digelar di Pengadilan Negeri Kota Agung/Istimewa

Suluh.co – Sidang Praperadilan dengan terdakwa Revta Sa Fallas dengan agenda pembacaan putusan digelar di Pengadilan Negeri Kota Agung pada Senin (14/6) kemarin.

Sidang Praperadilan tersebut berjalan dengan lancar.

Pemohon atas nama Revta Sa Fallas melalui kuasa hukumnya dari Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Kota Agung mengenai Pengujian terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka dan Penahan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Tanggamus kepada kliennya.

Hakim pada putusannya menolak seluruh permohonan pemohon.

Dasar diajukannya permohonan Praperadilan dikarenakan Penyidik dianggap belum memiliki dua alat bukti yang cukup sebagaimana diwajibkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 21 Tahun 2014.

Baca Juga:  Masyarakat Hingga Pelajar Tanggamus Ikut Vaksinasi

Badan Konsultasi Dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Rinaldy Amrullah, mengatakan, hal ini seperti mengingatkan pada saat dunia hukum dihebohkan dengan putusan Praperadilan dalam perkara Komjen Pol. Budi Gunawan di mana Hakim Sarpin mengabulkan permohonan demi menegakkan Hak Asasi Manusia sehingga bebas dari jeratan hukum.

“Hari ini persoalan penegakan HAM sepertinya dipertanyakan kembali, melihat putusan praperadilan yang dibacakan oleh Hakim Murdian di PN Kota Agung, Tanggamus,” jelas Rinaldy Amrullah, Selasa (15/6).

Penetapan tersangka yang dilakukan penyidik telah dibenarkan meskipun alat bukti tidak memenuhi syarat yakni minimal dua alat bukti sebagaimana Putusan MK tentang Praperadilan, melihat penyidik hanya memiliki bukti keterangan saksi dan bukti surat berupa fotocopy sertifikat tanah tanpa surat aslinya.

Baca Juga:  Pemkab Tanggamus Dituntut Atasi Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi pedoman tidak diakuinya fotocopy tanpa aslinya sebagai alat bukti seperti salah satunya No.3609 K/Pdt/1985 “Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”.

Menjadi persoalan terbesar jika Lembaga Praperadilan yang seharusnya dapat menjadi tempat masyarakat mencari keadilan atas tindakan aparat penegak hukum, namun justru menjadi runtuh akibat putusan hakim berdasarkan kewenangannya yang luas untuk mengartikan hukum demi menutupi kesewenang-wenangan dari aparat itu sendiri.

 

Reporter : SUL/BKBH UNILA

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top