Daerah

Terkait Penutupan PT. TWBP, Kades di Lampura Diduga Masuk Angin

Tokoh Pemuda Desa Blambangan Oktab Irawan/Istimewa

LAMPUNG UTARA – Kepala Desa Blambangan, Lampung Utara, ditenggarai membuat kebijakan yang inkonsisten terkait aktivitas PT. Tunas Wibawa Bhakti Persada (PT TWBP).

Pasalnya, pada 3 Februari 2020 lalu, masyarakat Desa Blambangan yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Blambangan Hapison, melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Lampung Utara.

Hearing tersebut bermaksud untuk menutup aktivitas PT. TWBP Blambangan terkait Amdal dan pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan tersebut.

Ada empat tuntutan terkait aktivitas PT. TWBP, yakni pengoperasian minimal melibatkan 40% warga sekitar, mengembalikan onggok singkong ampas produksi kepada masyarakat, kemudian memperhatikan (Corporate Social Responsibility) CSR di Desa Blambangan dan terakhir memperbaiki limbah perusahaan yang mencemari lingkungan.

Hearing yang langsung dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Lampura Joni Bedyal, akhirnya pada Kamis 20 Februari 2020 lalu, dengan unsur eksekutif dan masyarakat meninjau langsung dugaan pencemaran lingkungan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan.

Baca Juga:  Ridho Dan Bachtiar Jadi Idola Siswa SMK/SMA di Lampung Utara

Lalu, DPRD Lampura pada 18 Februari 2020 setelah rapat hingga tujuh kali, tanpa dihadiri oleh bos perusahaan Abiyanto, akhirnya DPRD Lampura sepakat untuk mengecek dugaan pencemaran lingkungan dan akhirnya menemukan pencemaran lingkungan yang sangat memprihatikan, hingga sepakat untuk menutup sementara operasi perusahaan penghasil tapioka yang bahan utamanya singkong itu.

Namun, pada 7 Maret 2020, Hapison, Kepala Desa Blambangan, dan beberapa masyarakat melakukan pertemuan dengan Plt. Bupati Lampung Utara Budi Utomo.

Hapison melaporkan kepada Plt. Bupati bahwa PT. TWBP tidak ada masalah, baik Amdal dan dengan masyarakat. Maka Kades meminta untuk mengoperasikan lagi perusahaan.

Kades dinilai memaksakan pengoperasian perusahaan kembali padahal sepakat dengan masyarakat pada Februari untuk menutup perusahaan yang limbahnya sangat mencemari sumur di Desa Blambangan ini.

Baca Juga:  Gagahi Gadis Dibawah Umur, Remaja Ini Masuk Hotel Prodeo

Terpisah, Tokoh Pemuda Desa Blambangan Oktab Irawan menilai Kepala Desa Blambangan tidak menghiraukan dampak lingkungan akibat limbah yang dihasilkan oleh perusahaan.

Oktab menduga ada kepentingan pribadi dengan beberapa pengurus kelompok onggok singkong untuk tetap kekeuh membuka kembali perusahaan.

“Ini limbahnya sangat kotor, sudah di cek oleh DPRD, SKPD terkait dan perwakilan masyarakat, kami meminta perusahaan untuk memperbaiki AMDAL dan mengakomodir tuntutan masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Desa Blambangan Hapison, mengungkapkan, alasannya karena kebijakan yang berubah-ubah bahwa semua pihak harus bijak mencermati masalah ini.

“Baiknya semua pihak bersikap bijak soal masalah PT. TWBP Sinar Laut, disisi lain sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut. Kalau ada pencemaran dan sebagainya sebaiknya kita carikan solusi yang terbaik,” kata dia.(ISM/LS)

Baca Juga:  Pulang Kampung, Ridho Bachtiar Dapat Dukungan Warga Kotabumi
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top