Politik

Terindikasi Kampanyekan Capres Jokowi, Bawaslu Panggil Bupati Lampung Tengah

Gambar dari video amatir merekam Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto, diduga sedang mengampanyekan calon presiden nomor urut satu, Joko Widodo/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Sebuah video amatir merekam Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto, diduga sedang mengampanyekan calon presiden nomor urut satu, Joko Widodo. Video amatir yang kini beredar luas di tengah-tengah masyarakat, saat ini, diduga direkam pada saat kegiatan gotong royong di Kecamatan Seputih Surabaya pekan lalu.

Dalam video amatir tersebut terlihat kerumunan warga bersama petugas Linmas (Perlindungan Masyarakat) serta petugas yang memakai topi BPBD sedang mendengarkan pengarahan dari Bupati Loekman Djoyosoemarto yang mengenakan pakaian warna merah di tengah-tengah sebuah lapangan di depan panggung.

“Kita juga memilih calon presiden dan wakil presiden. Nah harapan saya, bapak ibu sekalian, gak usah nengok kanan- nengok kiri ya. Sekarang kita tugaskan presiden yang lama..siopo?”

Baca Juga:  Bawaslu Lampung Mentahkan 3 Laporan Politik Uang

“Jokowi,” sahut warga.

“Kita tugaskan presiden yang lama untuk melanjutkan pembangunan di republik ini,” lanjut Loekman.

“Amin,” ujar warga.

“Setuju gak itu?”

“Setuju.”

“Jadi nanti setelah satu periode lagi, kita milih yang lain, soalnya kalo kita ganti sekarang ini, program-program yang sudah disusun, diubah. Makanya kita harus memilih yang..,” kata Loekman.

“Lama,” sambut warga.

“Siapa yang lama?” ujar Loekman.

“Jokowi,” jawab warga.

Demikian sepenggal percakapan antara warga dan Bupati Lampung Tengah tersebut dalam video amatir yang berdurasi kurang lebih dua menit.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mengaku sudah mendapatkan informasi dari warga.

Tim Bawaslu saat ini sedang mendalami rekaman video amatir tersebut dalam rangka mengumpulkan data-data dugaan pelanggaran yang dilakukan Loekman.

Baca Juga:  Polda Lampung Razia Gaya Rambut Hingga Jenggot Personel Polres Way Kanan

“Salah satu upaya kita untuk melakukan pendalaman juga bisa dengan meminta keterangan dari Bupati Lampung Tengah untuk memastikan dan menjelaskan kepada kita, kapasitasnya sebagai apa dalam kegiatan tersebut dan dalam rangka apa beliau menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat,” kata Khoir saat ditemui di Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung, Selasa (19/2).

Untuk menindaklanjuti sebuah pelanggaran, lanjut Khoir, dalam prosesnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti syarat formil dan materil sebuah laporan.

“Kita kumpulkan data-datanya dulu, kalau sudah terpenuhi ada dugaan kuat bahwa ini pelanggaran, maka kita akan jadikan temuan dan diproses bersama Sentra Gakkumdu,” ujar Khoir.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 63 menegaskan soal larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik yang menguntungkan diri dan kelompoknya.

Baca Juga:  Kuliner di Tahura Jadi Pilihan M Ridho Habiskan Waktu Akhir Pekan

Hal ini untuk menjamin layanan publik pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak kampanye diharuskan untuk cuti. (JO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top