Modus

Terdakwa Kasus Minerba Lamsel Bantah Aliran Uang Rp2,2 M

Kuasa hukum terdakwa Yuyun, Sukriadi Siregar/WAN

Suluh.co  – Dugaan tindak pidana korupsi pajak minerba di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lampung Selatan (Lamsel) kembali di gelar Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Bandar Lampung, dengan agenda mendengar pledoi terdakwa.

Kuasa hukum terdakwa Yuyun, Sukriadi Siregar, mengatakan, bahwa pihaknya menyampaikan point kepada hakim yang prinsipnya dalam pembelaan dirinya sepakat dengan jaksa penuntut umum terkait dengan pasal.

Namun tidak sepakat tentang aliran dana yang disebutkan sekitar Rp2,2 miliar kepada kliennya.

“Kita lihat faktanya, uang itu dari perusahaan kepada terdakwa lain, karena uang itu tidak sampai pada klien kami. Dari wajib pajak tidak mengetahui bahwa uang itu diberikan atau tidak, keterangan ini hanya keterangan saksi mahkota saja, hanya mereka bertiga yang menyebutkan nominal uang ke klien kami jadi tidak ada bukti yang lain,” kata Sukriadi, Selasa (29/6).

Baca Juga:  Gubernur Ridho Minta Masyarakat dan Pemkab Lamsel Sukseskan Arus Mudik 2019

Untuk itu, kliennya juga saat ini akan berusaha untuk mengembalikan dana yang disebutkan tersebut.

“Saat ini masih di usahakan oleh pihak keluarga, sudah mengusahakan juga untuk meminjam, tetapi dengan kondisi perekonomian sekarang, di tambah Yuyun yang berstatus saat ini sendiri, jadi untuk mengembalikan uang dari yang dia punya saja hanya Rp70 juta belum bisa untuk mengembalikan uang tersebut,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dari wajib pajak tersebut kliennya sudah memberikan uang kepada Soma dan soma mengakui menerimanya.

“Dari yang diterima Soma yang berasal dari dakwaannya sebesar Rp1,7 miliar dan Marwin sebesar Rp510 juta ,dari pihak wajib pajak mengakui bahwa Soma dan Marwin menerimanya, begitu pun sebaliknya, siapa yang lebih percaya Yuyun atau saksi mahkota yang lain,” ucapnya.

Baca Juga:  Polres Lamsel Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba Senilai Rp 28 Miliar

Selain itu, sambung dia, jika tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum juga sudah sesuai dengan pedoman jaksa Agung.

Jika tuntutan berasal dari  peraturan pedoman jaksa agung No 1 tahun 2019,jika kerugian negara sampai Rp.1 milyar sampai Rp.5 milyar dan tidak ada pengembalian negara sebesar 0-25% maka tuntutannya antara 4 tahun 6 bulan hingga 6 tahun.

 

Reporter : Agung Kurniawan

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top