Bandar Lampung

Temui Gubernur, KPK Kembali Soroti PAD hingga Izin Pulau di Provinsi Lampung

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang/BM/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, kembali menyoroti masalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung.

Meski sebelumnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, tidak memprioritaskan penarikan pajak alat berat di beberapa perusahaan. Karena, pemasukan sektor itu tidak terlalu berkontribusi untuk PAD ketimbang kontribusi perusahaan ke pemerintah.

Kendati demikian, lembaga antirasuah ini tidak henti-hentinya kembali mengingatkan dan menginstruksikan untuk mendorong agar Pemprov Lampung menarik pajak alat berat dan perizinan pulau-pulau kecil di Bumi Ruwa Jurai.

“Hari ini prioritas kita soal tanah, aset dan pendapatan daerah, seperti perizinan pulau-pulau kecil serta pajak alat berat. Ini sudah kita rekomendasikan ke pak Gubernur Lampung,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Senin (5/8).

Baca Juga:  Pemenang Lelang Tender Randis Lampung Timur Diduga Telah Diatur

Ia mengaku selalu mengatakan hal yang sama dibanyak tempat, seperti Banyuwangi, Medan, Bengkulu dan Lampung.

Menurutnya, kehadiran lembaga antirasuah ini untuk menjaga orang baik supaya tidak memakai rompi orange.

“Kita khawatir ada orang jahat pengaruhi beliau. Karena kita menjaga orang baik agar selalu tetap baik,” ucap Saut.

Instruksi ini merupakan sebuah peringatan dari KPK RI ke Pemprov Lampung. Ketika negara rugi, maka ‘kuping’ lembaga antirasuah ini akan berdiri.

“Jadi negara tidak boleh rugi. Kan uangnya untuk rakyat Indonesia juga,” tegasnya.

Dilain sisi, ia mengaku telah menjelaskan dasar instruksi tersebut, baik secara filosofi, sosiologi dan yuridis.

“Bukan tanpa dasar. Semua ada dasarnya,” kata Saut.(BM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top