Iklan
Politik

Tema Debat Capres Pemilu 2019 Usulan CeDPPIS

Ketua Badan Pekerja CeDPPIS Muzzamil/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Ketua Badan Pekerja Centre for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS) Muzzamil mengaku surprise dengan hasil rapat koordinasi Debat Capres Pemilu 2019 yang dihelat KPU di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12).

Kepastian 5 kali debat berbahasa Indonesia digelar di Jakarta, termasuk 14 tema debat usulan KPU seperti diungkap Ketua KPU Arief Budiman di hadapan TKN Jokowi-Ma’ruf dan BPN Prabowo-Sandi, diharapkan Muzzamil, bisa jadi bagian trigger melesatkan tingkat partisipasi politik pemilih.

Setelah sebelumnya memberikan sejumlah usulan dan rekomendasi terkait debat remacth Pilpres 2014 itu, Senin (17/12) lalu, secara lugas, Muzzamil kembali mengusulkan penajaman isu konten materi debat.

Pertama, isu bidang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Meliputi sektor pendidikan, kesehatan, riset dan teknologi, kepemudaan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, pedesaan, daerah terpencil, terluar, tertinggal (3T), dan transmigrasi.

“CeDPPIS ingin ada sesi tanya jawab terkait indeks pembangunan manusia, rasio Gini, indeks kebahagiaan, rasio populasi penduduk versus jumlah guru/dosen, dokter, bidan, perawat, polisi, poskesdes, dan jumantik. Juga,  efektivitas program Dana Desa dalam mendongkrak pelembagaan partisipasi rakyat 74.957 desa disertai digitalisasi ekonomi dan industrialisasi desa dalam membangun mandiri desanya,” papar Muzzamil.

Selain itu, afirmasi kuota APBN/APBD sesuai amanat konstitusi bagi sektor pendidikan dan kesehatan, PDB-PDRB, optimalisasi penatalaksanaan perlindungan TKI, revolusi kurikulum SMK terkait desain pendidikan vokasi, serta revitalisasi organik riset dan teknologi sebagai subordinat perkuatan lini pembangunan.

Baca Juga:  Pulang Kampung, Ridho Bachtiar Dapat Dukungan Warga Kotabumi

Kedua, isu bidang pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Mencakup sektor pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, industri, telekomunikasi, teknologi informatika, geospasial, statistik, dan tata ruang.

“Disini, sepertinya wajib di-endorse efektivitas-efisiensi capaian program pembangunan nasional bidang infrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang jadi landscape Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN 2015-2019 sebagai “bahan bakar” laju estafet pembangunannya di periode 2019-2024,” jelas dia.

“Disamping kebijakan Indonesia satu peta, perkuatan BPS sebagai basis data statistika nasional, serta hilirisasi industri berorientasi produksi, dimungkinkan kritik-otokritik membangun atas rekam jejak pembangunan jor-joran jalan tol, jembatan, bendungan, irigasi teknis, cetak sawah, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, moda transportasi umum murah-massal-hitech, program Sejuta Rumah terklasterisasi, dan keluarannya untuk 2019-2024,” ulas mantan aktivis 1998 ini.

Ketiga, isu bidang ekonomi dan keuangan. Meliputi sektor ekonomi mikro termasuk dukungan/garansi negara atas besaran inklusi keuangan nasional termasuk ekonomi syariah, gerak maju sekira 54,5 juta pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), ekonomi makro terutama proyeksi kerjasama ekonomi bilateral dengan 189 negara sahabat, regional (AFTA di ASEAN, ASEAN-AS, ASEAN-Jepang, ASEAN-Korea, Trans Pasifik, dll), dan multilateral.

“Juga, disamping mengulas portofolio ekonomi kreatif yang gigantic-perform, penting juga dibahas modernisasi skema pembiayaan pembangunan nasional lewat APBN/maupun non-APBN seperti telah lazim praktik lewat skema KPBU, B to G, G to G, dan banyak lagi,” jelas dia lagi.

Baca Juga:  11 Orang Berpeluang Ketuai BM PAN Lampung

Keempat, lanjut Muzzamil, isu bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan pertahanan keamanan. Mencakup sektor politik dalam negeri termasuk bagaimana negara membina 394.250 ormas terdaftar di Kemendagri dan Kemenkumham (Oktober 2018), indeks demokratisasi, politik luar negeri bebas aktif, respons NKRI atas perang asimetris, proxy war, perang modern, dan perang dagang hingga kurun 2024.

Lalu, penegakan hukum positif, revisi KUHP, pencabutan UU dan peraturan perundangan dibawahnya yang usang dan butuh dinamisasi, percepatan revitalisasi Lapas/Rutan/Rubasan, isu hak paten, hak merek, dan hak atas kekayaan intelektual.

“Juga terpaut perkuatan Komnas HAM, instrumentasi HAM dalam semua lini pembangunan, serta progresivitas perjanjian/traktat/konvensi/kovenan internasional terkait pembaruan HAM.”

“Disamping ejawantah sishankamrata, dukungan anggaran pertahanan bagi TNI dan BIN, juga program bela negara, serta keamanan bagi POLRI, perkuatan PLBN, pengarusutamaan realisasi Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus dan Koarmabar I Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung yang akan jadi barometer sejarah maritim Indonesia modern, penting juga saya rasa jadi materi debat,” ucap Muzzamil berharap.

Kelima, isu bidang agraria dan kemaritiman. Melingkupi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, perikanan, wilayah pesisir, ketahanan pangan, nasionalisasi tambang, kedaulatan energi, dan batas kontinen.

Akan menarik, kata Muzzamil, perdebatan soal inklusivitas hilirisasi industri agrobisnis, digitalisasi pertanian/subsektor agraria lainnya, perhutanan sosial, SDGs, EBT, Freeport, pembangunan berwatak ekologis, revolusi kebijakan perikanan tangkap dan kedaulatan maritim.

Baca Juga:  Wow! Lagu Tetap Jokowi Tembus Dua Juta, Aksi Moge Jokowi 4,4 Juta?

Kelima, isu bidang sosial, kebudayaan, keagamaan, pemberantasan trio kejahatan transnasional korupsi, narkoba dan perdagangan orang.

“Bagaimana respons efektivitas OTT KPK, harmoni pencegahan-pemberantasan korupsi, relasi KPK dan lembaga negara termasuk lembaga kepresidenan, efek jera penindakan dan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba, jabaran Kongres Kebudayaan, isu toleransi intra dan antarumat beragama, prevensi politik identitas, perang melawan isu SARA, hoax, dan hate speech, penting kita dengar,” Muzzamil menjabarkan.

Ketujuh, isu pariwisata dan Revolusi Industri 4.0. “Khusus kedua ini, saya usul disatukan, karena akan jadi tren positif Republik hingga kurun 2024.”

“Ini bakal terkait isu bonus demografi, hilangnya ratusan profesi manusia tergantikan kecerdasan buatan, teknologi otomasi, digitalisasi ekstrim mayoritas sektor pelayanan publik, booming leisure economy, geliat generasi X dan Z (milenial) terhadap pariwisata sebagai jantung ekonomi kreatif masa depan,” pungkasnya.(LS/MZl)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top