Iklan
Daerah

Tekan Angka Korupsi di Lampung, KPK Terapkan Sistem e-Planning

Ketua Tim Supervisi Pencegahan Korwil II Sumatera KPK RI, Adliansyah Malik Nasution/Suluh

BANDARLAMPUNG – Menindaklanjuti pertemuan seluruh sekretaris daerah se-Sumatera, di Jakarta beberapa pekan lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, mulai mengidentifikasi awal program pemberantasan korupsi terintegrasi dan sektor strategis pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Ketua Tim Supervisi Pencegahan Korwil II Sumatera KPK RI, Adliansyah Malik Nasution, menjelaskan, kehadiran KPK di Provinsi Lampung adalah hal yang wajar. Pasalnya, KPK hanya ingin memberikan pendampingan kepada pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Lampung.

“Sebelumnya kami (KPK) sudah melakukan mapping (pemetaan) terlebih dahulu. Karena kami ingin tahu seperti apa kondisi yang ada di pemprov. Jadi kami mulai dari perencanaan, pelanggaran, perizinan, aktifnya seperti apa, kemudian termasuk mendorong tambahan hasil pegawai,” ungkap Adliansyah, di Gedung Pusiban, Pemprov Lampung, Senin (26/2).

Diluar hal tersebut, ada beberapa sektor strategis yang KPK juga lakukan, seperti berbicara masalah pendidikan, infrastruktur, penerimaan daerah, dana desa, dan sebagainya, yang terdiri dari 6 poin.

Baca Juga:  KPK Kembali Sambangi Lampung

Dimana nantinya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kedepan, KPK berikan pendampingan dalam rangka program pencegahan. “KPK ini kan tugasnya bukan menangkap saja, tapi dicegah. Cuma kalau dicegah juga gak mau, apa boleh buat, langsung ambil tindakan,” tegasnya.

Untuk itu pihaknya berharap, jangan ada hal-hal yang membuat KPK menindak. Dengan adanya perencanaan aksi seperti ini, KPK akan rutin datang ke Lampung dalam kurun waktu dua bulan sekali.

“Media juga harus awasi bagaimana tindak lanjut program yang ada di Lampung. Karena media merupakan bagian dari fungsi kontrol pemerintahan dan harus saling ternuka,” harapnya.

Perihal kasus dugaan suap gratifikasi di Kabupaten Lampung Tengah, dan membuat KPK turun langsung di Provinsi Lampung. Kata Aliansyah, itu hal lain. Tetapi, jika dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Lampung, KPK juga menyayangkan hal tersebut.

“Yah sedih juga lah kita, sudah berkali kali diingatkan. Apa boleh buat. Hanya gak ada kaitannya dengan pertemuan hari ini. Setelah pertemuan dengan seluruh sekda baru kejadian, jadi saya engga tahu itu ada OTT (operasi tangkap tangan),” katanya.

Baca Juga:  Gerbang Tol Bakauheni Macet 3 Km

Masih jelasnya, perencanaan, penganggaran, perizinan, pelayanan publik, kesehatan, merupakan wilayah rawan korupsi. Dan masih ada 11 sektor yang menurut KPK menjadi titik yang dominan.

Selain mendorong komitmen pemerintah daerah, KPK juga akan mendorong pemda untuk membangun e-Planning hingga e-Budgeting. Pasalnya, jika sudah berbicara planning, yang termasuk variabel standar satuan harga.

“Jadi pada saat diperencanaan itu, sebetulnya harga atau pagu akan ketahuan dan lebih detail. Jadi kegiatan standar satuan seperti apa, lalu harga satuan pokok kegiatan juga seperti apa akan jelas. Jadi besok tidak akan lagi jauh dari harga pagu yang dibuat detail. Itulah yang didorong KPK, prosesnya juga harus melalui musrenbang, termasuk penggunaan variabel daripada harga,” paparnya.

Dengan demikian, sudah terkunci dari awal dan secara otomatis kemungkinan berubah tidak akan ada. Jika e-planning ini sudah terintegrasi, tidak ada perubahan, tidak ada antrian. Maka KPK ingin angka di perencanaan muncul di penganggaran.

Baca Juga:  Pesawaran Waspadai 5 Pesaing di Lomba Desa

“Jadi gak boleh lagi ngetik ngetik ulang lagi. Nanti kita bawa bangun disini, replikasi dan tidak menggunakan vendor. Jadi jangan lagi main vendor-vendoran, saya mau republik lah,” tegasnya.

Di Indonesia sendiri, lanjut Adliansyah, sudah banyak wilayah yang menerapkan sistem tersebut. Dan untuk Lampung akan mudah direalisasikan, karena sudah banyak wilayah lain yang berhasil membangun, tinggal mengambil saja. Seperti di Sumatera Utara, Surabaya, Makassar, dan lainnya.

“Tinggal kita ajak teman-teman dari Lampung ke wilayah yang sudah menerapkan sistem e-planning, belajar dan bagaimana ketika pulang harus bisa. Jadi gak ada lagi pihak ketiga, kami ingin daerah itu merdeka dan bangun sendiri,” tandasnya.(DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top