Politik

Taufik Basari Tepis Narasi Negatif Soal RUU Pemilu

Taufik Basari/NET

Suluh.co – Soal RUU Pemilu, pembahasan hingga perumusan RUU di awal tahun 2020, fraksi-fraksi di DPR semua sepakat belajar dari pemilu serentak pileg-pilpres 2019. Maka rencana membuat pilkada serentak juga bersama pileg-pilpres di 2024 mesti dikaji ulang.

“Ditambah lagii masih di awal 2020 dalam putusan yang menolak permohonan Perludem, MK menegaskan kembali bahwa Pileg dan Pilpres mesti serentak tetapi MK memberikan 6 opsi skema keserentakan diantaranya juga yang berhubungan dengan Pilkada,” ujar Taufik Basari lewat akun twitter-nya @taufikbasari, Selasa (2/2).

Kemudian 6 opsi ini menjadi bahan diskusi dalam perumusan RUU Pemilu oleh Komisi II DPR. Jadi semua pihak saat itu menyadari betul beratnya pelaksanaan Pileg-Pilpres 2019 yang digabung.

Dan tiba-tiba ketika ada opsi mengembalikan skema pilkada bertahap 2022 dan 2023 agar tidak diserentakkan 100% di 2024, sebagian berubah pikiran. Bukannya dahulu sepakat bahwa pileg-pilpres serentak 2019 saja sudah berat apalagi jika ditambah pilkada di tahun yang sama untuk 2024?

Baca Juga:  Maju, Berkembang, Sejahtera, 3 Kata Misgustini untuk Dapil Tercinta

“Dahulu ketika memutuskan pilkada serentak di tahun 2024 kita belum punya pengalaman seperti apa pileg-pilpres serentak 2019. Setelah menjalani pemilu 2019 dan melakukan evaluasi, berat betul yg kemarin itu, lalu bgmana kalau beban ditambah lagi dgn pilkada serentak 2024? ,” kata Taufik.

Itulah sebabnya @NasDem mendukung agar ada revisi UU Pemilu dengan menunda dulu keserentakan Pilkada di 2024 dan menormalkan dulu seperti semula dengan ada pilkada 2022 dan 2023 agar beban pemilu di 2024 tidak bertambah berat.

Selanjutnya, untuk mewujudkan pilkada serentak sesuai rencana awal sebagai opsi bisa digeser di 2027, sehingga tidak beririsan waktu dengan pileg-pilpres 5 tahunan. Karena setelah 2024 pemilu akan berlangsung di 2029.

“Begitulah sedikit penjelasan agar tidak termakan isu dan narasi keliru,” cuitnya.

Ada narasi dan isu yang dibangun bahwa sikap @NasDem mendukung revisi UU Pemilu dengan menunda keserentakan Pileg-Pilpres-Pilkada di 2024. Karena terkait Pilkada DKI atau karena ingin mendukung orang tertentu.

Baca Juga:  Tobas dan WFS Resmikan Gedung Sekolah Yayasan Al-Miftah

“Sempit sekali pikiran tsb. Pdhal ini kajian bersama lintas fraksi di awal itu,” tambahnya.

Kepada buzzer pendukung Pileg-Pilpres-Pilkada serentak 2024, boleh menggalang dukungan atas sikap politik terhadap isu tertentu tapi jangan membangun narasi yang tidak sesuai fakta. Bangunlah diskursus yang mencerdaskan publik.

“Sy sampaikan ini krn beredar tulisan di sosmed dan grup2 WA bahwa seolah2 perbedaan pandangan soal Pileg-Pilpres-Pilkada serentak di 2024 vs normalisasi Pilkada 2022 dan 2023 karena soal Pilkada DKI. Soal pemilu bukan soal DKI saja, move on lah. (Bahasa anak jaksel, campur2),” paparnya.

Alasan perdebatan soal keserentakan pilkada dengan Pileg-Pilpres di 2024 murni karena kita mendapat pelajaran berharga beratnya pemilu serentak di 2019 kemarin.

“Jadi kalau ditambah beban lagi dgn Pilkada 2024 apakah akan berdampak positif,” tanya Taufik.

Baca Juga:  Tobas: Pers Tetap Jadi Mitra Kritis Cerdaskan Bangsa, PFI: Jurnalisme Bangkit!

Selain itu, jika dipaksakan serentak di 2024, akan banyak sekali pelaksana tugas kepala daerah dengan jabatan yang cukup panjang. Sementara Plt itu punya keterbatasan kewenangan. Rakyat juga punya hak untuk mendapatkan pengelolaan pemerintahan yang optimal dari pemerinah daerah.

“Jadi dgn uraian alasan tersebut apakah masih yakin kita mau bikin Pileg-Pilpres-Pilkada di tahun yang sama di 2024? Silakan berpendapat,” cuit Taufik.

Sumber : Twitter @taufikbasari

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top