Iklan
Bandar Lampung

Tambang Pasir Laut di Lampung Timur Merugikan Negara Rp 490 Miliar

Ketua Korsupgah KPK Wilayah III, Dian Patria, di acara Orientasi/Pembekalan Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Periode 2019-2024, di Grand Krakatau Ballroom, Swissbel Hotel, Kota Bandar Lampung/JO/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, beroperasinya tambang pasir laut di Pesisir Lampung Timur (Lamtim), berpotensi merugikan negara hingga Rp490 miliar.

Saat ini, izin usaha pertambangan pasir laut di Pesisir Lamtim, dikelola oleh PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara.

PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara memiliki izin usaha pertambangan di dua lokasi di Desa Margasari, Sukorahayu, Labuhan Maringgai, dengan luas masing -masing 1.000 hektare, dan Tambang Pasir Laut Sekopong serta Syahbandar.

Penambangan pasir laut di dua lokasi tersebut mulai beroperasi sejak 30 September 2015 hingga 30 September 2020, dengan tujuan Reklamasi Teluk Jakarta.

Baca Juga:  Sambangi AJI Bandar Lampung, Civil Society Ajak Tanggulangi HIV AIDS

Menurut KPK, izin usaha pertambangan pasir laut di Lamtim, disinyalir sarat pelanggaran, karena izin usaha pertambangan dialihkan ke pihak lain.

“Di Lampung Timur itu, saya dapat informasi ada kawasan rajungan, itu bisa menghasilkan devisa ke negara hingga Rp490 miliar pertahun. Kalau itu dirusak alamnya, bisa jadi kehilangan pendapatan,” jelas Ketua Korsupgah KPK Wilayah III, Dian Patria, usai Orientasi/Pembekalan Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Periode 2019-2024, di Grand Krakatau Ballroom, Swissbel Hotel, Kota Bandar Lampung, Selasa (10/9).

Berdasarkan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 24 Tahun 2012, izin usaha pertambangan tidak dapat dialihkan ke perusahaan lain.

Selain sarat pelanggaran izin, tambang pasir laut di Pesisir Lamtim, juga merusak ekosistem laut karena beroperasi kurang dari 2 mil pantai dan kedalaman 10 meter, sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2002.

Baca Juga:  ACT gelar Pelatihan Pertolongan Pertama (PP) bersama PMI Provinsi Lampung dan Gaspool

“Dinas Kelautan dan Perikanan, juga menyebutkan tidak ada peruntukan tambang di pesisir pulau-pulau kecil di laut. Tidak ada, cuma izinnya keluarnya duluan, sebelum Perda No 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K keluar,” tegas Dian.

Lanjut Dian, izin tambang yang dikeluarkan oleh provinsi berdasarkan Permen ESDM No 24 Tahun 2012 tidak boleh di-Sub On-kan ke pihak ketiga.

“Jadi kalau dapat izin tambang, tugas intinya, kita harus supporting, tidak boleh di-Sub On-kan. Jadi ini ada laporan pihak perusahaan men-Sub On-kan ke pihak lain. Itu enggak boleh,” urainya.

Dinas KP menyebutkan, di Perda No 1 Tahun 2018 tidak boleh lagi ada izin tambang di laut.

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan pasir laut ini berdampak pada usaha perikanan rajungan  dan berpotensi merugikan negara hingga Rp490 miliar.(JO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top