Bandar Lampung

Tak ada Kesepakatan Soal Kompensasi ke Yayasan PIBM Akibat Longsor

Komisi V DPRD Lampung, menggelar sidak ke Yayasan Pendidikan Islam Bina Mulya (PIBM) Kedaton, pasca longsor Bukit Perahu di Kelurahan Sukamenanti/BAM/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Komisi V DPRD Lampung, menggelar sidak ke Yayasan Pendidikan Islam Bina Mulya (PIBM) Kedaton, Selasa (12/11).

Kunjungan ini dalam rangka untuk mengetahui secara detail kronologi longsor Bukit Perahu di Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menjelaskan kedatangan berdasarkan laporan masyarakat terkait dan munculnya pemberitaan soal longsor serta aktivitas pembangunan perumahan subsidi yang berdekatan dengan sekolah ini .

“Persoalan ini bisa mengganggu kegiatan belajar-mengajar jika dibiarkan berlarut-larut,” tegas Yanuar.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Bina Mulya, Agus Priyono, mengungkapkan bahwa pihak pengembang dari PT 22, Fiqih Chandra, berjanji menyalurkan kompensasi berupa spandek, tahun lalu.

Baca Juga:  Nanang Ermanto Evaluasi Kebutuhan OPD di Pemkab Lamsel

Namun, hingga kini tak kunjung terwujud. Meski begitu pihaknya tetap bersabar meskipun aktivitas belajar mengajar mereka terganggu oleh suara bising alat berat di sekitarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Fiqih Chandra, Direktur Utama PT 22 Fiqih menyatakan belum bisa memahami keiinginan sesungguhnya soal spandek tersebut. Mengingat permintaannya selalu berubah-ubah.

“Kami juga masih mencari formula kerja ideal agar aktivitas mereka tak mengganggu lingkungannya. Namun, soal kompensasi berupa uang Rp200 ribu per bulan bagi 74 kepala keluarga di sana sudah berjalan sejak satu setengah tahun lalu,” kata Fiqih Chandra.(BAM/WI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top