Daerah

Tahun Depan, PUPR Lambar Targetkan 900 KK Terima Bantuan Bedah Rumah

Kabid Tata Ruang pada Dinas PUPR Lambar, Ahmad Ahnuh/FEB

LAMPUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terus berupaya melakukan percepatan terwujudnya rumah layak huni di kabupaten setempat yang saat ini tersisa sekitar 6.000 rumah lagi.

Hal itu agar setiap tahunnya bisa menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan perumahan swadaya bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kabid Tata Ruang pada Dinas PUPR Lambar, Ahmad Ahnuh, mengungkapkan, untuk tahun 2021 mendatang, pihaknya telah mengusulkan sebanyak 500 Kepala Keluarga (KK) untuk BSPS dan mengusulkan 400 KK penerima DAK perumahan swadaya pada tahun 2021 mendatang.

“Usulan tersebut sudah dikerjakan, dan harapannya akan terealisasi sepenuhnya, mengingat saat ini untuk rumah tidak layak huni di Lambar masih tersisa sekitar 6.000 unit lagi. Tentunya kita masih mengharapkan bantuan dari program-program pemerintah,” ungkap Ahnuh, mendampingi Kepala Dinas PUPR Sudarto, Senin (21/9).

Baca Juga:  PWI Lambar Gelar Pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan

Diketahui, total data rumah tidak layak huni di Lambar sebelumnya mencapai 7.086 unit, dan setiap tahunnya penanganan terus dilakukan oleh pemerintah sehingga saat ini tersisa sekitar 6.000 unit lagi. Penanganan rutin dilakukan sejak tahun 2016 hingga saat ini.

“Tahun 2016 lalu penanganan sebanyak 439 unit, tahun 217 sebanyak 317 unit, tahun 2018 sebanyak 517 unit, tahun 2019 sebanyak 650 unit, dan tahun 2020 sebanyak 428 unit. Insha Allah, untuk tahun 2021 mendatang, jumlah yang ditangani bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yakni sebanyak 500 unit per tahun,” imbuh nya.

Lebih lanjut dikatakan Ahnuh, bantuan yang diberikan kepada masyarakat penerima, yakni berupa bantuan material dengan nilai sebesar Rp15 juta, serta Rp2,5 juta untuk biaya tukang, sehingga total bantuan yang diterima masyarakat yakni sebesar Rp17,5 juta.

Baca Juga:  Hari Pertama Kerja, Tingkat Kehadiran ASN Lambar 99 Persen

“Bantuan bukan berupa uang tunai tetapi berupa material bangunan sesuai kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dalam program ini, karena swadaya, tentunya harus ada peran dan tanggungan dari masyarakat penerima, karena ada beberapa item yang tidak bisa ditanggung dari program tersebut,” jelas Ahnuh.(FEB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top