Modus

Surat KPK Untuk Kepala Desa di Lampung Tengah Ternyata Palsu

Surat KPK yang dikirim untuk Kepala Desa di Lampung Tengah/SL

BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, membantah telah melayangkan surat kepada beberapa kepala desa (Kades), di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng).

“Saya meyakini, bahwa itu bukan amplop surat dari KPK. Logo dan alamatnya salah, lagipula setahu saya KPK belum pernah mengirimkan surat kepada kepala desa,” kata Ketua Tim Supervisi Pencegahan KPK RI, Adliansyah Malik Nasution, melalui pesan WhatsApp, Rabu (1/3).

Kata Bang Coky, sapaan akrab Adliansyah, masyarakat, dinas, hingga instansi pemerintah, musti paham dan tidak mudah terprovokasi surat yang mengatasnamakan KPK. Untuk itu, bila ada hal hal mencurigakan cukup laporkan langsung kepada pihak terkait.

“Setelah saya lihat isi suratnya, format surat tidak sesuai dengan format yang ada di KPK RI. Bahkan, sistem penomoran, tandatangan (dto) tidak lazim. Hati-hati penipuan yang berkedok KPK,” tegas Bang Coky.

Baca Juga:  Akhirnya Pelaku Curas Siswi SMAN I Terciduk Aparat

Dari yang tertuang, surat KPK yang beredar melalui pesan WhatsApp, dengan perihal himbauan ulang tentang pengelolaan keuangan desa/dana desa tersebut. Disinyalir akan dipergunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab guna menjatuhkan lawan politik.

Surat dengan nomor B.6588/01-16/02/2018 tersebut diantaranya berisi, bahwa dana pembangunan desa adalah dana yang bersumber dari APBN RI yang dikelola oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPK RI.

Dana desa bukan berasal dari APBD Provinsi Lampung dan atau APBD Kabupaten/Kota se-Lampung

Lalu, meminta kepada seluruh masyarakat desa untuk aktif mengawasi dan melaporkan penyalahgunaan dana desa dengan menghubungi di nomor telepon 1500xxx, SMS 08128899xxxx/08778899xxxx, atau  via website.

Surat itu pun terlihat langsung di stempel oleh Agus Raharjo, selaku Ketua KPK RI.

Baca Juga:  TKI Asal Lamtim Diduga Tewas Akibat Terjatuh Dari Ketinggian

Saat dikonfirmasi, Suwati, Selaku Kepala Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, membenarkan, bahwa dirinya telah menerima serta membaca surat dari KPK tersebut. Namun, pihaknya mengaku tidak mengetahui jika surat yang dikirimkan itu palsu.

“Kalau yang saya baca sih bagus yah isi suratnya, mengajak agar ikut mengawasi dan penyalahgunaan dari dana desa,” kata Suwati, via ponselnya

Kendati demikian, dirinya juga sempat berfikir, dalam surat itu, KPK menulis salah satu nama calon Gubernur Lampung.

“Sempat terlintas dalam fikiran, kok KPK tulis nama pejabat. Tapi saya ambil positif saja. Dan kedepannya saya juga akan lebih berhati-hati bila menerima surat yang sama. Mungkin nanti dilaporkan dahulu sebelum dibaca,” singkatnya.

Untuk diketahui, surat palsu KPK itu dikirim kepada enam (6) Kepala Desa, di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Yakni Desa Reksa Binangun, Desa Reno Basuki, Desa Restu Buana, Desa Bina Karya Putra, Desa Bina Karya Buana, dan Desa Rukti Basuki.

Baca Juga:  Dua Jaksa Kejati Lampung Diperiksa Jamwas Kejagung RI

Dari kesemuanya tersebut, yang dipastikan sudah membaca dan menerima surat palsu itu hanya dua kepala desa. Yaitu, Desa Rekso Binangun dan Desa Reno Basuki. Sementara kepala desa yang lain belum tahu.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top