Iklan
Bandar Lampung

SPRI : Bubarkan TNP2K, Ubah Kriteria & Garis Kemiskinan

Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), tidak akan berhenti memperjuangkan bantuan sosial yang adil dan merata bagi rakyat miskin.

Aksi massa dan berbagai cara akan terus dilancarkan guna memperjuangkan hak-hak rakyat miskin Indonesia. Perjuangan semacam ini merupakan bagian untuk memperbanyak amal SPRI kepada rakyat miskin.

Sejak tahun 2017, SPRI telah melakukan survei dan monitoring terhadap pelaksanaan program bansos pkh-rastra-bpnt.

Berdasarkan pengamatan lapangan SPRI menemukan banyaknya penerima manfaat yang tidak sesuai kriteria, juga kami temukan banyak keluarga miskin yang tidak tercatat sebagai penerima manfaat.

Setelah diselidiki lebih dalam, ternyata sumber masalah tersebut adalah oleh karena Basis Data Terpadu (BDT) penerima program bansos pkh-rastra-bpnt penuh masalah dan harus segera diperbaiki.

Masalah-masalah dalam hal penetapan BDT adalah, Kriteria dan Garis Kemiskinan yang dijadikan acuan terdapat banyak ketidak sesuaian dengan kondisi warga miskin. Metode Rangking rumah tangga miskin menyebabkan terbatasnya keluarga miskin penerima bansos. Rakyat msikin tidak dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan BDT.

Terhadap masalah ini, telah kami sampaikan berkali-kali kepada Dinas Sosial dan Kemensos RI. Namun belum juga mendapat respon yang cukup positif.

Akibat dari penggunaan metode rangkingisasi dan kriteria miskin dalam hal menetapkan basis data terpadu penerima bantuan sosial, banyak rakyat miskin yang tidak masuk kategori penerima bantuan sosial. Metode rangking dan kriteria miskin telah membatasi penerima bantuan sosial.

Baca Juga:  Mayjen TNI Irwan Pimpin Apel 3 Pilar Sinergitas Pengamanan Pemilu

Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan Pancasila.

Sebelum ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI, seluruh data rumah tangga miskin yang akan ditetapkan menjadi BDT akan melalui proses rangkingisasi. Proses ini dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan rakyat dan hanya dilakukan oleh TNP2K.

Berdasarkan survei lapangan, SPRI menemukan, satu juta data penerima bansos pkh-rastra-bpnt yang tidak akurat, tidak sesuai kategori dan harus diganti.

TNP2K merupakan lembaga yang membawa kepentingan Bank Dunia di Indonesia. TNP2K hadir sebagai lembaga yang dengan sengaja membatasi, penggunaan uang Negara (APBN) untuk mengatasi kemiskinan.

Ini bertujuan agar, anggaran negara tersisa banyak untuk membayar cicilan hutang luar negeri. Skema atau gagasan mengurangi kemiskinan yang ditelurkan oleh TNP2K seolah segaja membuat rakyat miskin tidak tumbuh sejahtera. Hal ini agar, pemerintah Indonesia terus bergantung pada pinjaman Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan.

Jadi bagaimana mungkin pemerintah akan menghasilkan data yang akurat, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan bila proses penyusunan dan penetapan dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan secara penuh partisipasi rakyat miskin yang mengalami dan memahami secara nyata kaitan kemiskinan dan kerentanan.

Baca Juga:  Begini Penjelasan Turunnya Bantuan PKH dan Rastra

Cara-cara yang tidak diarahkan mencapai tujuan seperti itu jelas-jelas sangat bertentangan, dengan tujuan mengurangi, alih-alih menghilangkan, kemiskinan. Salah satu langkah penting dalam hal pengurangan kemiskinan yakni dilibatkannya secara penuh rakyat miskin dalam setiap tahap penyusunan parameter dan kebijakan penanggulangan kemiskinan beserta implementasinya.

Pada April 2018, SPRI telah mengajukan ribuan data keluarga miskin yang belum tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) penerima bansos pkh-rastra-bpnt. Sungguh sangat disayangkan, oleh karena lambatnya kinerja Dinas Sosial Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Cianjur akibatnya data yang telah diajukan SPRI, akan selesai diverifikasi dan validasi pada bulan Mei 2019.

Buruk dan lambatnya kinerja Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah dalam hal memperbaiki data rumah tangga miskin mencerminkan, tidak serius dan komitnya pemerintah daerah terhadap penanggulangan kemiskinan. Apalah diketahui, keterlambatan disebabkan oleh karena tidak adanya biaya operasional yang dianggaran oleh pemerintah daerah.

Karena itu, SPRI akan tetap mengawal agar pada bulan Mei 2019, seluruh data yang telah diusulkan dapat disetujui oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dan Kepala Daerah, dan selanjutnya dapat diajukan ke nasional untuk mendapat persetujuan Menteri Sosial RI dan ditetapkan sebagai BDT penerima bansos PKH-Rastra-BPNT.

Baca Juga:  Kader PKK Wajib Pahami Sistem Informasi dan Manajemen

Jika Garis Kemiskinan, Kriteria Miskin dan Basis Data Terpadu (BDT) tidak di ubah, maka jangan berharap rakyat miskin bisa mendapatkan akses program bantuan sosial dari pemerintah. Pangkal masalah terhadap carut marutnya data penerima bantuan sosial bersumber di tiga soal tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menuntut :

  1. Ubah Garis Kemiskinan & Kriteria Miskin
  2. Hapus Rangkingkisasi dalam penetapan BDT
  3. TNP2K Antek Bank Dunia; Bubarkan
  4. Rombak Ulang Basis Data Terpadu (BDT)
  5. Perbesar Anggaran PKH-RASTRA-BPNT
  6. Libatkan rakyat miskin dalam setiap tahap penyusunan parameter dan kebijakan penanggulangan kemiskinan beserta implementasinya.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top