Bandar Lampung

Soal Vaksinasi Massal, Pemprov Lampung Tidak Belajar dari Pengalaman

Vaksinasi massal di RSUD Abdoel Moeloek/KUM

Suluh.co – Antusiasme masyarakat Lampung untuk melakukan vaksinasi Covid-19 wajib mendapatkan  apresiasi, hal tersebut sebagai langkah dan upaya untuk mencegah dan makin meluasnya penularan Covid-19.

Jangan sampai antusiasme dan keinginan masyarakat tersebut untuk melakukan vaksinasi terhalang oleh kebijakan dan ketidaksiapan pemerintah daerah.

Hal tersebut terjadi pada 03 Juli 2021 silam pada saat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung melakukan vaksinasi massal untuk masyarakat Lampung, namun tidak adanya kesiapan dalam hal teknis ataupun merekayasa tempat vaksinasi yang dilakukan oleh Pemprov Lampung yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan agar tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi adanya “klaster vaksin”.

Seakan tidak belajar dari kesalahan, RSUD Abdoel Moeloek yang notabene adalah bagian dari Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung juga melakukan kelalaian yang sama seperti yang terjadi pada saat vaksinasi massal di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Kerumunan masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi pada hari ini 11 Agustus 2021, lagi-lagi terkendala hal teknis dan tidak ada kesiapan dari panitia vaksin, hal demikian membuat penyelenggaraan vaksin yang dilakukan Pemprov Lampung melalui Badan dan Organ yang menjadi naungannya kembali jatuh pada lubang yang sama dan tidak belajar dari pengalaman.

Baca Juga:  Sponsor Putri Indonesia 2020, Irene Theodora Ucapkan Terima Kasih ke Bank Lampung

Selain itu juga terhadap akses informasi pelaksanaan vaksinasi masih menjadi kendala, karena di duga tidak ada sosialiasi dan informasi akurat yang diberikan kepada masyarakat, bahkan seperti yang sudah diberitakan sebelumnya ada beberapa masyarakat sudah melakukan pendaftaran secara online tidak mendapatkan panggilan sampai ada juga yang sudah melengkapi berkas tidak dapat melakukan vaksinasi karena berkas pendaftaran tidak mencantumkan logo dari RSUD Abdoel Moeloek.

Justru dalam hal ini masyarakat lah yang disudutkan dan cendrung disalahkan karena tidak patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit. Ini membuktikan tidak adanya empati dari pemerintah terhadap masyarakat yang sudah antusias melaksanakan anjuran pemerintah, dan seakan mengabaikan hak-hak jaminan atas kesehatan.

Terlebih lagi tingkat kematian Provinsi Lampung adalah 7,1 persen dan ini mengalami tren peningkatan dari sebelumnya. Data tersebut diambilkan berdasarkan pengamatan jumlah kematian akibat Covid-19 di Lampung dalam kurun waktu 1 Januari hingga 8 Agustus 2021.

Baca Juga:  Pemprov Lampung dan Tim Bencana DPR RI Sepakat Tangani Korban Tsunami

Pada saat yang sama, vaksinasi di Provinsi Lampung berada di urutan paling bawah terakhir dari seluruh daerah di Indonesia Proses vaksinasi dosis pertama di Provinsi Lampung per tanggal 5 Agustus 2021 baru mencapai 9,5 persen atau mencakup 666.791 jiwa dari target 6.645.226 jiwa sasaran. Maka jangan sampai niat baik dan antusian dari masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi terkendala oleh penyelenggaraan pemerintahan kurang cakap.

Belum lagi adanya kelanggkaan oksigen yang terjadi di lapangan, dan hal tersebut tidak langsung diantisipasi oleh pemerintah, bahkan ada beberapa warga yang melakukan isolasi mandiri justru karena tidak terpantau akhirnya meninggal dunia, hal tersebut yang membuat masyarakat sipil di Lampung untuk bergerak saling bahu membahu untuk membantu masyarakat yang terkena Covid-19 seperti penyediaan oksigen gratis serta peminjaman tabung oksigen.

Baca Juga:  Arinal Djunaidi Revisi Master Plan Kotabaru

Hal tersebut dilakukan karena pemerintah daerah sendiri seakan mengabaikan tanggung jawab dan pemenuhan hak-hak jaminan kesehatan warga, dan jelas ini merupakan bentuk pembiaran (by omission).

LBH Bandar Lampung meminta DPRD Provinsi Lampung pengawasan dan evaluasi dari setiap kebijakan Pemprov Lampung dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 yang tidak belajar dari kesalahan dan pengalaman sebelumnya. Bila hal ini terus berlarut maka dapat dipastikan koalisi masyarakat sipil akan melakukan gugatan terhadap Pemprov Lampung.

 

Sumber : LBH Bandar Lampung

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top