Bandar Lampung

Soal Mahar Politik di Pilgub 2018, Dedi : Pejabat Publik di Lampung Duduk dengan Proses Tidak Etis dan Kotor

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung, Dedi Hermawan/NET

Suluh.co – Kasus mahar politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas beralihnya dukungan terdakwa mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat ini telah menjadi perhatian publik, karena dinilai telah mengotori pesta demokrasi, khususnya di Provinsi Lampung.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung, Dedi Hermawan, mengatakan, bahwa politik saat ini terindikasi kuat adanya kejahatan korupsi yang dilakukan para pihak yang sekarang menduduki jabatan publik.

“Seperti gubernur dan wakil gubernur, informasi-informasi dalam persidangan memperlihatkan betapa bobroknya praktek demokrasi di Lampung, khususnya pada pilkada lalu,” kata Dedi, Sabtu (10/4).

Hal itu semakin jelas terlihat bagaimana para pejabat publik di Lampung ini duduk dengan proses tidak etis dan kotor serta penuh dengan pengkhianatan dan dukungan sumber dana yang “panas”.

“Fenomena ini adalah gambaran praktik hitam pilkada lalu dan bukti-bukti dipersidangan membongkar dengan terang bagaimana tragedi moral dipamerkan dalam proses politik pencalonan kepala daerah. Praktik yang sarat dengan pengkhianatan, pragmatism, oportunia, dan menghalalkan berbagai cara yang melanggar etika demokrasi, pancasila, dan akal sehat,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kader PKK Wajib Pahami Sistem Informasi dan Manajemen

Dedi menilai, jika semua ini semakin mendorong publik untuk mendukung agar persidangan ini dibongkar sampai ke akar-akarnya, diusut tuntas, dan diberi sanksi hukum yang tegas terhadap semua pihak yang melakukan kejahatan dalam pilkada.

“Publik pun semakin kuat meyakini dan bersikap bahwa mereka yang terpilih pada pilkada lalu tidak layak duduk sebagai gubernur dan wakil gubernur. Mereka lahir dari proses yang cacat etis dan bakal melahirkan produk politik yang cacat pula,” tegasnya

Dedi juga meminta semua pihak yang terkait harus dihadirkan di persidangan untuk mengugkap kasus ini dengan terang.

“Waktunya diserahkan sepenuhnya ke para penegak hukum, karena mereka tentu punya strategi dan taktik untuk membongkar kasus ini dengan tepat,” tambahnya

Ia pun berharap, pada pilkada berikutnya agar partai politik (parpol) di Lampung ini dapat menghindari cara -cara kotor yang dapat merusak pesta demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang penuh amanah.

“Kepada parpol agar melakukan reformasi diri, dan menolak cara-cara kotor dalam proses pencalonan kepala daerah, menguatkan pendidikan politik warga agar menolak politik uang, memperkuat pengawasan dan memperkuat regulasi yang mampu meminamalisasi kejahatan dalam politik seperti campur tangan korporasi dan lemahnya pengawasan,” pungkasnya.

Baca Juga:  Lampung Bidik Perluasan Produk Pertanian Dan Pariwisata ke Amerika Latin

Sebelumnya, beralihnya dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Chusnunia Chalim (Nunik) dari mantan Bupati Lamteng ke Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim, kuat dugaan adanya mahar politik sebesar Rp50 milyar dari perusahaan korporasi terbeser di Lampung.

Hal itu terungkap dalam kesaksian Mofaje S Caropeboka, saat hadir di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjung Karang, pada Kamis (9/4) kemarin.

Ia mengatakan bahwa Mustafa mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung saat itu sudah bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar (Cak Imin) di Jakarta, bersama Nunik untuk Pilgub 2018.

“Pak Mustafa sudah pernah bertemu dengan Muhaimim Iskandar, tetapi saya tidak tahu endingnya dari pertemuan itu, dan tidak lama keesokannya ada kabar bahwa PKB beralih dukungannya. Berartikan ini ada pengkhianatan,” kata Mofaje.

Menurutnya, bukan rahasia umum lagi bahwa Nunik bergabung ke Arinal karena di dukung oleh perusahaan korporasi. Karena ia mendengar dukungan itu mencapai Rp50 miliar.

Baca Juga:  Antara Puan KPK dan Pulau Tegal

Dengan beralihnya dukungan PKB, uang senilai Rp18 miliar yang pernah diberikan Mustafa ke PKB tersebut dikembalikan melalui Parnyono.

“Di awal Januari, uang itu dipulangkan dari PKB kata Pak mustafa, yang memulangkan uang itu Parnyono senilai Rp18 miliar dan ada yang belum dipulangkan sebesar Rp4 miliar,” katanya.

Kemudian, dari uang Rp14 miliar itu, ia pulangkan kembali ke Miswar Rodi untuk di serahkan ke Mustafa.

“Karena uang Rp14 miliar itu saya tahunya uang warisan dari bapaknya Mustafa,” tutupnya.

 

Reporter : Agung Kurniawan

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top