Bandar Lampung

Soal Lahan, Warga Sabah Balau & Pemprov Lampung Saling Klaim

Suma Indra Jarwandi, pendamping hukum warga Sabah Balau/NUS

Suluh.co – Konflik sengketa lahan di Provinsi Lampung kembali terjadi, dengan masalah yang terbaru yaitu terkait permasalahan lahan di wilayah Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Dua pihak yang memperebutkan lahan tersebut yakni Pemprov Lampung dan para warga yang telah menempati lokasi tersebut sejak era delapan puluhan.

Pihak provinsi sendiri saat ini telah melayangkan surat peringatan kepada warga, untuk segera mengosongkan bangunan dan bergegas pergi dari lokasi tersebut.

Sementara dari sikap warga yang masih bertahan mengklaim bahwa lahan tersebut tidak ditempati secara illegal, mereka menduduki lokasi tersebut sudah dengan tanda bukti kepemilikan yang sah.

Baca Juga:  Pemkab Lamsel Gencar Turunkan Angka Stunting

Suma Indra Jarwandi, pendamping hukum warga, mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, selaku pendamping hukum para warga menjelaskan, bahwa lahan yang menjadi lokasi sengketa tersebut sesungguhnya merupakan lahan hak guna usaha milik PTPN VII, yang tak dapat ditanami apa – apa.

Maka lokasi yang semulanya rawa tersebut, dimanfaatkan oleh karyawan PTPN sejak tahun 1988 dan dihibahkan ke warga di tahun 2000 dengan menerbitkan surat keterangan tanah, yang ditandatangani oleh lurah serta camat setempat.

“Tanah ini dulu merupakan rawa, yang oleh PTPN tidak bisa ditanami, oleh warga digarap menjadi sawah. Tanah ini juga diserahkan secara resmi oleh PTPN lewat koperasi eks pekerja PTPN. Pasca pelepasan warga diberikan hak untuk tanah tersebut,” jelas Suma Indra Jarwandi, Sabtu (28/11).

Baca Juga:  LGBT Lampung Makin Eksis, Dewan Dakwah Murka    

Sejauh ini sesungguhnya warga melalui LBH Bandar Lampung, sudah bersurat kepada pihak Pemprov Lampung, untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah yang akan dijadikan lokasi lahan holtikultura oleh pemprov tersebut.

Warga Sabah Balau pun telah meminta bantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, namun hingga detik ini para wakil rakyat tersebut, belum juga memberikan respon untuk menanggapi keluhan para warga yang mengharapkan keadilan itu.

“Kita sudah sampaikan ke DPRD, setidaknya agar warga dan pemerintah bisa bertemu untuk proses penyelesaian yang baik,” tandasnya.(NUS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top